Tarique Rahman kini resmi memimpin Bangladesh sebagai Perdana Menteri ke-11. Ia dilantik bersama 49 anggota kabinetnya, hanya lima hari setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpinnya berhasil meraih kemenangan telak dalam pemilu pertama pasca-pemberontakan mahasiswa pada tahun 2024. Pemberontakan tersebut berhasil menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa.
Yang menarik, di antara para menteri baru tersebut, muncul dua nama yang tidak asing bagi publik Bangladesh: Nurul Haque Nur dan Zonayed Abdur Rahim Saki. Keduanya adalah anggota parlemen pendatang baru yang dikenal luas sebagai tokoh sentral dalam gelombang protes mahasiswa 2024. Kehadiran mereka di jajaran kabinet Tarique Rahman yang kembali berkuasa setelah dua dekade, tentu menjadi sorotan.
Nurul Haque Nur, 34 tahun, adalah mantan pemimpin mahasiswa Universitas Dhaka yang melejit namanya sejak gerakan anti-kuota pekerjaan pada 2018. Ia memainkan peran kunci dalam memobilisasi massa saat revolusi Juli 2024. Sementara Zonayed Abdur Rahim Saki, 52 tahun, adalah aktivis politik senior berhaluan kiri dan pemimpin progresif yang punya rekam jejak panjang sejak menentang rezim Jenderal Hussain Ershad di era 80-an. Keduanya bukanlah kader murni dari BNP, namun terasosiasi atau didukung dalam pemilu kemarin.
Masuknya Nur dan Saki ke dalam kabinet Tarique Rahman bisa diartikan sebagai langkah strategis untuk merangkul spektrum politik yang lebih luas dan mungkin menenangkan elemen-elemen progresif yang terlibat dalam protes. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru ingin menampilkan wajah yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan publik yang dimotori oleh kaum muda dan aktivis. Beberapa pengamat menilai ini juga bisa menjadi taktik politik untuk memperkuat legitimasi BNP di mata masyarakat, terutama setelah sekian lama berada di luar kekuasaan dan menghadapi tuduhan otoriter terhadap pemerintahan sebelumnya. Keberadaan tokoh-tokoh dari luar lingkaran partai besar ini diharapkan dapat membawa semangat reformasi dan mengikis citra politik lama di Bangladesh yang sering diwarnai konflik dan represi.