KONGRES AS BERGEJOLAK: REPUBLIKAN TERPURUK SEJAK 1990 - Berita Dunia
← Kembali

KONGRES AS BERGEJOLAK: REPUBLIKAN TERPURUK SEJAK 1990

Foto Berita

Jakarta, CNN Indonesia — Lanskap politik Amerika Serikat mengalami guncangan hebat. Partai Demokrat berhasil merebut kendali penuh atas Kongres dari tangan Partai Republik setelah memenangkan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Donald Trump dan merupakan kekalahan terburuk Republik sejak tahun 1990.

Berdasarkan penghitungan suara terbaru, Demokrat mengantongi 228 kursi di DPR, sementara Republik hanya 139 kursi. Jika tren ini berlanjut, Demokrat berpotensi mengantongi lebih dari 260 kursi—mayoritas terbesar sejak era 1990-an. Di Senat, Demokrat unggul jelas dengan 54 kursi berbanding 44 kursi milik Republik, pencapaian terbaik mereka sejak 2008.

Yang menarik, gelombang biru (blue wave) ini merambah ke wilayah-wilayah tradisional Republik. Kandidat Demokrat memecahkan rekor elektoral di negara bagian konservatif seperti Kansas, Texas, dan South Carolina. Di South Carolina, kursi Senat yang selama ini aman bagi Republik akhirnya jatuh ke tangan Demokrat, mengakhiri dominasi Republik sejak 1998.

Analisis politik menunjukkan bahwa strategi Trump yang meminta pemilih membayangkan dirinya ada di surat suara justru menjadi bumerang. Sejumlah kandidat yang ia dukung secara langsung, seperti Darline Graham (South Carolina), Michael Whatley (North Carolina), Ken Paxton (Texas), dan Mike Rogers (Michigan), harus mengakui keunggulan lawan dari kubu Demokrat.

Dampak bagi Masyarakat dan Pemerintahan: Kekalahan ini membuat posisi Trump sebagai 'lame duck' (presiden yang masa jabatannya tersisa sedikit) semakin lemah. Dengan Kongres dikuasai oposisi, agenda legislatif pemerintahan Trump dipastikan akan macet total. Demokrat kini memegang kendali atas anggaran dan memiliki kekuatan untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan eksekutif. Bagi masyarakat AS, gridlock (kebuntuan politik) diperkirakan akan terjadi, yang bisa memperlambat respons pemerintah terhadap isu-isu domestik seperti kesehatan dan infrastruktur.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook