Spanyol resmi mendeportasi lebih dari selusin migran dari kantong wilayahnya di Afrika Utara, Ceuta, setelah permohonan suaka mereka ditolak. Langkah ini menjadi deportasi pertama sejak gelombang besar penyeberangan perbatasan dari Maroko pada Juli lalu.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan bahwa Maroko telah setuju menerima kembali para migran tersebut. Organisasi non-pemerintah melaporkan kepada Reuters bahwa 16 orang dari negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia menjadi sasaran deportasi ini.
Keputusan tersebut langsung menuai kritik dari Amnesty International. Peneliti organisasi itu, Virginia Alvarez, menilai pemerintah koalisi kiri Spanyol di bawah PM Pedro Sanchez tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi para migran. Amnesty juga menyoroti rekam jejak Maroko dalam hal HAM. Namun, Madrid membantah tuduhan tersebut dengan alasan Uni Eropa menganggap Maroko sebagai negara aman dan deportasi dilakukan sesuai prosedur pengamanan.
Sebagai konteks, sekitar 80.000 orang menyeberang dari Maroko dalam kurun 48 jam pada akhir Juli. Sedikitnya 100 orang meninggal dalam insiden itu. Hingga kini, sekitar 8.000 migran masih bertahan di Ceuta—sebagian tidur di jalanan, sebagian ditampung pemerintah dan lembaga sosial. Krisis ini menjelma menjadi tantangan politik besar bagi Sanchez yang tengah mengejar kursi dalam pemilu dipercepat pada 29 November mendatang, sementara partai kanan dan sayap kanan terus menyerang pemerintahannya atas penanganan situasi ini.
Analisis dampak: Deportasi ini berpotensi memperuncing perdebatan soal kebijakan migrasi di Eropa, khususnya bagi negara-negara dengan wilayah perbatasan di Afrika Utara seperti Spanyol. Bagi masyarakat Ceuta sendiri, keberadaan ribuan migran yang masih bertahan menimbulkan tekanan sosial dan logistik. Sementara di tingkat politik, isu ini bisa menjadi amunisi bagi oposisi kanan untuk menggoyang posisi Sanchez menjelang pemilu, sekaligus menguji konsistensi Spanyol dalam menjunjung komitmen HAM yang selama ini digaungkan di forum Eropa.