Presiden AS Donald Trump, yang selama ini dikenal lantang mengkritik dan memangkas anggaran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kini justru melontarkan sinyal dukungan pendanaan. Namun, di balik pernyataan tersebut, Amerika Serikat masih menjadi penunggak terbesar miliaran dolar, membuat PBB di ambang kolaps finansial.
Organisasi global yang membawahi 193 negara ini tengah menghadapi krisis keuangan terparah dalam sejarahnya. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan sempat memperingatkan 'keruntuhan finansial yang kian dekat' jika negara-negara anggota tak segera melunasi iuran mereka. Mirisnya, Amerika Serikat, yang sejatinya adalah donor terbesar dunia, kini menjadi biang keladi utama dengan total tunggakan mencapai hampir 4 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, sekitar 2,196 miliar dolar AS untuk anggaran operasional rutin dan 1,8 miliar dolar AS untuk misi perdamaian.
Sejak kembali ke Gedung Putih awal 2025, Presiden Trump memang secara konsisten mempertanyakan relevansi dan efektivitas PBB. Ia bahkan menyebut PBB hanya 'menulis surat dengan kata-kata keras yang tak pernah ditindaklanjuti' dan menganggapnya 'kosong'. Kebijakan 'America First'-nya juga tercermin dari pemangkasan bantuan luar negeri dan penarikan diri dari 31 program PBB, termasuk dana demokrasi dan program kesehatan ibu dan anak. Namun, dalam pertemuan Dewan Perdamaiannya Kamis lalu, Trump tiba-tiba menunjukkan sikap lebih lunak. 'Kami akan membantu mereka secara finansial, dan kami akan memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap viable,' ujar Trump.
Perubahan sikap Trump ini memicu pertanyaan besar: apakah ini sinyal positif yang akan diikuti dengan tindakan nyata, atau sekadar retorika politik? Yang jelas, krisis ini bukan hanya soal angka. Tunggakan miliaran dolar tersebut telah memaksa PBB memangkas pengeluaran dan mengurangi layanan krusialnya. Padahal, PBB adalah tulang punggung bagi berbagai program kemanusiaan, penjaga perdamaian, serta inisiatif pembangunan dan kesehatan di seluruh dunia. Jika PBB benar-benar lumpuh, dampaknya akan terasa secara global, terutama bagi negara-negara miskin yang sangat bergantung pada bantuan dan koordinasi internasional. Potensi ketidakstabilan di berbagai wilayah pun bisa meningkat tanpa kehadiran PBB yang kuat. Kini, bola panas ada di tangan AS dan negara-negara anggota lainnya. Akankah pernyataan Trump diikuti dengan pelunasan tunggakan, ataukah PBB akan terus berjuang di tengah bayang-bayang keruntuhan finansial?