Jakarta - Telegram resmi menggugat pemerintah India ke pengadilan tinggi Delhi terkait keputusan pemblokiran sementara aplikasi tersebut. Langkah ini diambil setelah pemerintah India menuding platform pesan instan itu digunakan untuk menyebarkan bocoran soal ujian masuk kedokteran nasional (NEET) yang diikuti jutaan siswa.
Pemblokiran terjadi beberapa hari sebelum ujian ulangan yang dijadwalkan pada Minggu (10/9). Sebelumnya, ujian edisi Juni lalu terpaksa dibatalkan setelah muncul tuduhan kebocoran soal massal. Pemerintah India beralasan pemblokiran ini untuk menjaga integritas ujian.
Namun, CEO Telegram Pavel Durov menyebut kebijakan itu sebagai 'kesalahan besar'. Dalam cuitan di akun X-nya, Durov menegaskan bahwa memblokir Telegram tidak akan menghentikan aksi para pembocor soal karena mereka sudah pasti pindah ke aplikasi lain. Ia juga mengklaim pihaknya sudah menghapus ratusan channel yang membagikan materi bocoran dan penipuan terkait ujian di India.
Kuasa hukum Telegram sudah menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tinggi Delhi pada Rabu (8/9) dan hakim setuju untuk segera memproses perkara ini. Ini adalah pertama kalinya India memblokir sebuah platform digital skala besar berdasarkan aturan IT Law yang mengizinkan pembatasan akses demi 'kedaulatan dan integritas negara'.
Badan Penyelenggara Ujian Nasional India (NTA) membela keputusan tersebut dengan alasan Telegram digunakan secara terorganisir oleh sindikat kecurangan. Meski begitu, NTA mengakui bahwa pemblokiran ini merepotkan 150 juta pengguna aktif Telegram di India yang memanfaatkan aplikasi itu untuk keperluan edukasi dan komunikasi sah.
Analisis Dampak: Kasus ini menjadi preseden penting bagi hubungan antara platform teknologi global dan pemerintah nasional. Di satu sisi, pemblokiran massal berpotensi merugikan pengguna yang tidak bersalah, terutama pelajar yang bergantung pada channel edukasi. Di sisi lain, India menunjukkan sikap tegas terhadap kebocoran ujian yang telah memicu protes besar-besaran dari mahasiswa dan aktivis. Keputusan pengadilan nanti akan menjadi tolok ukur apakah negara bisa membatasi akses digital demi kepentingan publik tanpa melanggar hak komunikasi warganya.