LONDON - Parlemen nasional Gereja Inggris, Sinode Umum, resmi mengadopsi mosi untuk mendengarkan pengalaman umat Kristen Palestina. Keputusan ini diambil pada Senin pagi setelah perdebatan sengit yang berlangsung sejak hari sebelumnya.
Mosi tersebut menyerukan keterlibatan dengan dokumen yang diterbitkan gereja-gereja Palestina berjudul Kairos Palestine dan Kairos Palestine II. Gereja Inggris menyatakan mosi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Kristen Palestina dan 'perlawanan non-kekerasan terhadap pendudukan yang sedang berlangsung'.
Dalam dokumen Kairos Palestine yang diluncurkan pada 2009, para pemimpin gereja menggambarkan pengalaman umat Kristen di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel. Dokumen tersebut menyerukan diakhirinya pendudukan Israel. 'Kehadiran kami di tanah ini, sebagai orang Palestina Kristen dan Muslim, bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan berakar kuat dalam sejarah dan geografi tanah ini,' demikian bunyi pernyataan dalam dokumen tersebut.
Pada 2025, dokumen baru bernama Kairos Palestine II diterbitkan. Isinya menyebut Israel sebagai 'entitas kolonial, pemukim, dan eksklusioner yang dibangun di atas pengusiran penduduk asli dan penggantiannya dengan pemukim baru'.
Namun, mosi ini tidak luput dari kritik. Perwakilan dari komunitas Yahudi mengecam bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut. Menanggapi kritik, Pendeta Stewart Fyfe dari Keuskupan Carlisle menyebut bahasa dalam dokumen itu 'menantang' karena lahir dari 'trauma yang mendalam' akibat perang di Gaza.
Analisis Dampak: Keputusan ini menjadi sinyal kuat pergeseran sikap institusi keagamaan besar di Barat terhadap konflik Israel-Palestina. Dukungan Gereja Inggris bisa mendorong lembaga serupa di negara lain untuk lebih vokal. Di sisi lain, langkah ini berpotensi memicu ketegangan dengan komunitas Yahudi yang merasa dokumen Kairos terlalu keras dalam menggambarkan Israel. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menewaskan sedikitnya 73.250 orang dan melukai 173.751 orang.