Uni Eropa (EU) resmi menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Keputusan penting ini diambil setelah militer elit Iran itu dituding bertanggung jawab atas penumpasan berdarah terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang melanda negara tersebut.
Pada Kamis lalu, Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri EU, menyatakan bahwa para menteri luar negeri blok tersebut telah mengambil "langkah tegas" ini. "Represi tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Rezim mana pun yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancuran," tegas Kallas via media sosial.
Tak butuh waktu lama, Kementerian Luar Negeri Iran langsung mengecam keputusan EU. Mereka menyebut langkah tersebut "ilegal, politis, dan bertentangan dengan hukum internasional," sekaligus bentuk pelanggaran terhadap urusan internal Iran. Teheran bahkan mengancam akan mengambil "langkah-langkah yang sesuai dalam kerangka hukum internasional" untuk membela kedaulatan dan keamanan nasionalnya, sambil menegaskan EU dan anggotanya bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan ini.
IRGC sendiri, yang didirikan setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, adalah cabang militer elit Iran yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kelompok ini juga mengawasi program rudal dan nuklir Iran, membuat penetapan status teroris ini punya implikasi yang lebih luas dari sekadar penumpasan protes.
Secara terpisah pada hari yang sama, Dewan Eropa juga mengumumkan sanksi baru terhadap 15 individu dan enam entitas yang dianggap "bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia serius di Iran" akibat penumpasan protes. Di antara target sanksi adalah Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, dan Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad.
Gelombang protes di Iran yang dimulai sejak akhir bulan lalu memang telah memicu kecaman internasional atas penggunaan kekerasan untuk membubarkan demonstran. Aksi ini sendiri dipicu oleh kemarahan publik atas melonjaknya inflasi dan berbagai isu sosial ekonomi. Otoritas Iran mengklaim 3.117 orang tewas, termasuk warga sipil dan aparat keamanan, seraya menuduh Israel dan Amerika Serikat memicu kerusuhan. Namun, Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan angka yang jauh lebih tinggi, yakni setidaknya 6.373 orang tewas, termasuk 5.993 demonstran.
Menurut laporan Al Jazeera dari Brussels, keputusan EU untuk memasukkan IRGC ke daftar hitam dan menjatuhkan sanksi bertujuan "mengirim pesan politik yang kuat" kepada Teheran. Sumber menyebut, keputusan ini bukan perkara mudah, bahkan Prancis sempat ingin mempertahankan jalur komunikasi dengan Iran. Namun, melihat aksi kekerasan terhadap demonstran, "para Eropa berkata, 'Tidak. Kami perlu mengirim pesan kuat'."
Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh EU ini berpotensi meningkatkan ketegangan politik dan diplomatik antara Iran dan negara-negara Barat secara signifikan. Apalagi dengan ancaman balasan dari Teheran, dunia patut menanti langkah selanjutnya dan bagaimana dinamika geopolitik kawasan akan terpengaruh.