Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah mempertimbangkan penggunaan mata uang kripto sebagai jalan keluar dari jeratan sanksi ekonomi dan isolasi internasional yang semakin ketat. Dalam wawancaranya dengan Channel 10 Israel, Netanyahu menyebut sistem keuangan berbasis blockchain sebagai solusi untuk melewati sanksi perbankan yang berpotensi memutus akses Israel dari sistem keuangan global.
Namun, rencana ini langsung menuai penolakan. Bank Sentral Israel (Bank of Israel) menolak gagasan tersebut, sementara partai oposisi menilai visi Netanyahu sebagai resep bencana yang justru akan memperparah isolasi negara. Sejumlah pakar juga meragukan efektivitas kripto untuk menghindari sanksi, mengingat likuiditas pasar kripto yang terbatas dan minimnya pembeli yang bersedia bertransaksi dengan entitas yang tersanksi.
Latar belakang manuver ini adalah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Setidaknya 12 negara ekonomi besar, termasuk Inggris, telah berkomitmen menerapkan langkah terkoordinasi terhadap permukiman ilegal di Tepi Barat. Uni Eropa juga telah menjatuhkan sanksi kepada individu dan kelompok yang terkait permukiman, sementara Spanyol, Irlandia, dan Belanda memberlakukan pembatasan impor produk permukiman. Netanyahu juga mengingatkan bahwa dukungan finansial dari Washington untuk membiayai militer Israel diperkirakan akan berkurang karena "Amerika telah berubah".
Analisis dampak: Jika Israel benar-benar beralih ke kripto untuk mengakali sanksi, langkah ini berpotensi melemahkan efektivitas rezim sanksi internasional dan mendorong negara lain menempuh jalan serupa. Bagi masyarakat global, ini menjadi sinyal bahwa sistem keuangan konvensional semakin rentan ditembus, sementara bagi warga Israel sendiri, ketidakpastian ekonomi dan risiko isolasi finansial bisa berdampak pada stabilitas harga dan akses layanan perbankan.