Sebuah manuver tak terduga datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Setelah sempat menolak mentah-mentah, ia kini menyatakan setuju untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" Gaza yang digagas Amerika Serikat. Namun, di balik keputusan yang terlihat seperti kompromi ini, para analis melihat adanya strategi tersembunyi yang jauh lebih rumit, bahkan bisa jadi berpotensi menghambat daripada mewujudkan perdamaian di Gaza yang luluh lantak.
Keputusan Netanyahu ini sontak memicu gelombang kritik. Banyak pihak, khususnya warga Palestina dan pendukungnya, mempertanyakan keabsahan Netanyahu duduk di dewan perdamaian, mengingat perannya yang sentral dalam perang brutal di Gaza sejak Oktober 2023. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 71.450 jiwa dan membuatnya terancam surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang.
Para ahli percaya, "langkah mundur" Netanyahu ini bukan sekadar perubahan pikiran biasa. Sebaliknya, ini adalah taktik yang diperhitungkan matang untuk mengulur waktu, menghambat, atau bahkan menyabotase upaya pembangunan tata kelola Gaza di masa depan. Hanya beberapa hari sebelumnya, Netanyahu sempat menolak dewan eksekutif Gaza ini karena komposisinya "tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya."
Dewan yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump ini rencananya akan mengawasi berbagai aspek penting untuk stabilisasi Gaza, mulai dari pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, hingga mobilisasi dana besar-besaran. Anggotanya beragam, termasuk perwakilan negara-negara sahabat Israel, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Ironisnya, di saat Netanyahu bersiap duduk bersama di dewan untuk membangun Gaza, di waktu yang sama pula tentara Israel justru masih menghalangi masuknya bantuan dan pihak-pihak yang bertugas untuk membangun kembali wilayah tersebut. Kontradiksi inilah yang semakin memperkuat dugaan adanya strategi ganda.
Rami Khouri, seorang pakar dari American University of Beirut, menyoroti perbedaan motif para pihak. Menurutnya, Trump adalah sosok yang "transaksional" dan ingin cepat menutup "file" Gaza untuk fokus pada Iran. Sementara Netanyahu digambarkan sebagai "perencana Zionis jangka panjang" yang niatnya adalah "membeli" waktu. Khouri memprediksi, Israel akan terus mengajukan keberatan dalam setiap keputusan dewan, meski akhirnya akan "datang" untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan mereka, persis seperti yang terjadi saat Netanyahu setuju bergabung dengan "Dewan Perdamaian" ini.
Israel sendiri sudah menunjukkan keberatannya terhadap beberapa anggota dewan, menyebut keikutsertaan Turki dan Qatar sebagai "garis merah." Bahkan, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, secara terbuka menuduh Netanyahu lemah di hadapan Knesset. Lapid menyebut Trump mengumumkan dewan tanpa sepengetahuan Netanyahu dan mengundang "tuan rumah Hamas" (merujuk pada Turki dan Qatar) untuk mengelola Gaza. Ini menunjukkan bahwa bahkan di internal Israel, langkah Netanyahu memicu pertentangan serius.
Secara keseluruhan, keputusan Netanyahu untuk bergabung dengan dewan ini menunjukkan betapa rumitnya arena politik di Timur Tengah. Langkah ini berpotensi besar menjadi taktik terselubung yang justru akan memperpanjang ketidakpastian dan penderitaan masyarakat Gaza, alih-alih membawa perdamaian yang mereka dambakan.