Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu berhasil selamat dari dua mosi tidak percaya yang diajukan di parlemen. Mosi ini merupakan bentuk protes keras terhadap kesepakatan dagang Uni Eropa dengan blok negara-negara Amerika Selatan MERCOSUR, yang dinilai merugikan kepentingan Prancis.
Dua mosi tersebut, diajukan oleh partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN) dan partai sayap kiri garis keras France Unbowed (LFI), bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Mereka menuduh Lecornu dan kabinetnya tidak berbuat cukup untuk memblokir kesepakatan yang telah disetujui negara-negara anggota Uni Eropa pekan lalu itu, melibatkan Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.
Mathilde Panot, anggota parlemen LFI, melontarkan kritik pedas, menuduh pemerintah sebagai 'pemerintahan para budak yang melayani orang kaya di dalam negeri' dan 'mempermalukan bangsa di hadapan Komisi Eropa serta kekaisaran AS' di panggung internasional.
Namun, Perdana Menteri Lecornu menepis tudingan tersebut, menegaskan bahwa waktu yang dihabiskan untuk mosi tidak percaya ini justru menunda perdebatan krusial mengenai anggaran negara tahun 2026. Ia mendesak para pemimpin politik untuk segera fokus pada isu anggaran, apalagi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Pada akhirnya, kedua mosi tersebut gagal mencapai suara mayoritas yang dibutuhkan. Mosi dari LFI hanya memperoleh 256 suara, kurang 32 suara dari batas minimum. Sementara mosi dari RN hanya mendapatkan 142 suara. Partai Sosialis dan kelompok konservatif Republik juga menyatakan tidak akan mendukung upaya menjatuhkan pemerintah terkait isu MERCOSUR ini.
Dengan lolosnya PM Lecornu dari ganjalan politik ini, fokus pemerintah kini beralih ke pembahasan anggaran yang diprediksi akan berlangsung alot. Bahkan, sumber pemerintah mengisyaratkan kemungkinan Lecornu akan menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Keuangan tanpa pemungutan suara parlemen, setelah bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kecuali RN dan LFI. Opsi ini sendiri bisa memicu mosi tidak percaya lainnya.
Prancis, sebagai ekonomi terbesar kedua di zona euro, tengah menghadapi tekanan kuat untuk mengurangi defisit anggaran yang besar. Namun, ketidakstabilan politik sejak pemilihan umum mendadak pada tahun 2024, yang menghasilkan parlemen tanpa mayoritas mutlak, telah menghambat upaya ini. Tercatat, tiga pemerintahan telah jatuh karena perselisihan anggaran sejak 2024, termasuk kabinet Michel Barnier.