Delegasi dari 50 negara dunia, termasuk Republik Demokratik Kongo (DRC), tengah berkumpul di Washington DC untuk membahas masa depan mineral-mineral vital. Amerika Serikat berambisi besar mengamankan pasokan demi inovasi teknologi dan ketahanan nasional, sekaligus menandingi dominasi Tiongkok. Namun, di tengah gemerlapnya potensi ekonomi, masyarakat di timur DRC justru merasa khawatir. Mereka takut kesepakatan ini hanya akan memperpanjang kisah eksploitasi di tanah yang kaya raya akan kobalt dan tembaga ini.
Pertemuan tingkat menteri Mineral Krusial perdana di Washington ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Tujuannya jelas: memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasok mineral dunia. AS sendiri telah menandatangani kesepakatan penambangan dengan Kinshasa tahun lalu, yang disebut sebagai "sumber daya untuk keamanan," demi mengamankan pasokan komponen penting untuk inovasi teknologi, kekuatan ekonomi, dan keamanan nasional mereka.
Presiden Kongo, Felix Tshisekedi, memang menggembar-gemborkan potensi keuntungan ekonomi dari kesepakatan ini. Namun, di pusat-pusat pertambangan DRC yang kaya raya — sebuah wilayah yang terjebak dalam kemiskinan dan konflik bersenjata — banyak yang justru melihat penindasan lebih lanjut di depan mata.
Gerard Buunda, seorang mahasiswa ekonomi di Goma, ibu kota Provinsi Kivu Utara yang menjadi sumber koltan, timah, dan emas dunia, menyuarakan keresahannya. "Kami dieksploitasi dalam penambangan mineral," katanya. "Ada investor yang memaksa kami bekerja; kadang mereka mengusir kami dari tanah dan memaksa kami bekerja di tambang mereka demi kepentingan pribadi. Kami tidak mau dieksploitasi lagi."
Buunda, 28 tahun, yang lahir tak jauh dari kota Rubaya yang kaya mineral, mengutuk praktik perusahaan multinasional asing yang dituduhnya menyebabkan kemiskinan, upah rendah, eksploitasi anak, hingga perusakan lingkungan yang membahayakan nyawa warga Kongo. Ia bahkan khawatir jika nafsu pemerintahan AS (yang pernah dipimpin Donald Trump) terhadap mineral vital ini bisa mempertinggi ketidakstabilan sosial-politik di banyak belahan dunia. "Di timur DRC ini, para pemodal eksploitasi mineral, ketika menemukan tambang baru, membeli tanah dari masyarakat lokal berkolusi dengan pemimpin kami dan menggusur mereka. Ini adalah akar penyebab ketidakamanan," tegas Buunda.
Dia menyerukan kepada para pemimpin Afrika, khususnya di DRC, agar tidak menjadi "kambing hitam" dan justru fokus menjaga masa depan mineral langka mereka sendiri. Dengan cadangan kobalt dan lithium yang melimpah — sangat esensial untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan — otoritas Kongo memang mempromosikan DRC sebagai solusi untuk transisi energi global. AS pun menunjukkan minat, bahkan sampai mengaitkan jaminan keamanan langsung dengan ekstraksi sumber daya, seperti saat memediasi kesepakatan damai antara DRC dan Rwanda yang rawan konflik tahun lalu. Donald Trump bahkan pernah mengklaim, "Saya benar-benar menghentikan perang dengan Kongo dan Rwanda... Dan mereka berkata kepada saya, 'Tolong, kami ingin Anda datang dan mengambil mineral kami.' Yang akan kami lakukan."
Analisis Singkat Dampaknya:
Fenomena yang terjadi di DRC ini bukanlah hal baru, kerap disebut "kutukan sumber daya" (resource curse), di mana negara yang kaya mineral justru terjebak dalam kemiskinan, korupsi, dan konflik. Bagi masyarakat DRC, kesepakatan sebesar ini berpotensi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ada harapan pembangunan ekonomi. Namun, tanpa tata kelola yang transparan, adil, dan pengawasan ketat, masyarakat lokal akan terus menjadi korban. Keuntungan ekonomi bisa saja hanya dinikmati segelintir elite dan korporasi asing, sementara rakyat biasa menghadapi dampak negatif seperti penggusuran, kerusakan lingkungan, dan memperparah ketidakamanan. Para pemimpin Afrika perlu bertindak lebih tegas untuk memastikan bahwa kekayaan alam mereka benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyatnya, bukan hanya menjadi komoditas perebutan kekuatan global.