Jakarta - Seorang hakim federal Amerika Serikat memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menghentikan operasi pencarian pemilih non-warga negara di sembilan negara bagian menjelang pemilu sela. Keputusan ini diambil karena investigasi tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Hak Suara, khususnya larangan intimidasi pemilih.
Hakim Distrik Araceli Martinez-Olguin menegaskan bahwa DHS mungkin mengandalkan data yang cacat dalam operasinya. Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan rasa takut yang wajar terhadap keterlibatan penegak hukum, yang pada akhirnya menghalangi warga untuk menggunakan hak pilih mereka. Perintah ini berlaku untuk operasi federal yang menyasar California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, New York, Pennsylvania, Washington, dan Wisconsin.
Langkah DHS ini menuai kritik tajam karena dianggap sebagai bentuk intimidasi menjelang pemungutan suara pada 3 November mendatang. Meskipun pihak DHS berdalih operasi tersebut bertujuan untuk menghapus alien yang memvoting dan mengencerkan suara warga AS, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus pemilih non-warga negara yang mempengaruhi hasil pemilu sangatlah jarang terjadi. Sejumlah organisasi, termasuk serikat perawat dan yayasan advokasi Latin, menuntut DHS karena beberapa warga AS merasa salah diidentifikasi dan diinterogasi.
Analisis Dampak: Keputusan pengadilan ini menjadi tamparan keras bagi upaya pemerintah yang dianggap menggunakan taktik menakut-nakuti pemilih. Bagi masyarakat, khususnya kelompok minoritas dan imigran, putusan ini memberikan angin segar dan menegaskan kembali hak konstitusional mereka untuk memilih tanpa rasa takut. Namun, kasus ini juga menyoroti bahaya penggunaan data yang tidak akurat dalam kebijakan publik yang dapat merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi.