Jakarta - Satu babak baru dalam sengketa wilayah terpanjang di Afrika akhirnya terjadi. Dewan Keamanan PBB resmi menghentikan misi perdamaian mereka di Sahara Barat (Minurso) setelah AS dan Rusia terlibat adu veto yang membuat perpanjangan mandat gagal disepakati.
Kegagalan ini terjadi lantaran Rusia memblokir usulan AS, sementara draft tandingan dari Rusia juga tidak mendapat suara cukup. Keputusan ini langsung menuai respons positif dari Morocco yang mengklaim Sahara Barat sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka.
Bagi masyarakat internasional, berakhirnya misi ini memunculkan kekhawatiran akan rapuhnya gencatan senjata antara Morocco dan Front Polisario, kelompok yang selama lebih dari 50 tahun memperjuangkan kemerdekaan wilayah tersebut. Sahara Barat sendiri menyimpan potensi ekonomi besar, mulai dari cadangan fosfat melimpah hingga area tangkap ikan yang kaya di pesisir Atlantik.
Sejarah panjang konflik ini bermula saat Spanyol hengkang pada 1975. Morocco yang saat itu dipimpin Raja Hassan II melancarkan 'Green March' dengan mengerahkan 350.000 warga sipil untuk menduduki wilayah tersebut. Meski Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan tidak ada kedaulatan teritorial yang mengesampingkan hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri, aksi massa itu tetap berlanjut dan berujung pada kesepakatan Madrid yang membagi kontrol wilayah dengan Mauritania.
Ketegangan makin memanas ketika Mauritania mundur pada 1979 dan Morocco harus berhadapan langsung dengan Polisario yang didukung militer Aljazair. Setelah 16 tahun berperang, gencatan senjata disepakati pada 1991 dengan syarat diadakannya referendum kemerdekaan pada 1992. Namun, hingga misi PBB dibubarkan, referendum yang dinanti rakyat Sahrawi tak kunjung terwujud karena deadlock soal siapa saja yang berhak memilih.
Analisis Dampak: Pembubaran Minurso meninggalkan kekosongan pengawasan di zona penyangga yang dipisahkan oleh tembok pasir (berm). Tanpa pengawas PBB, risiko bentrokan terbuka antara militer Morocco dan Polisario meningkat tajam. Selain itu, ketegangan diplomatik antara Morocco dan Aljazair diprediksi akan kembali memanas, mengingat Aljazair adalah pendukung utama kemerdekaan Sahara Barat. Masyarakat sipil di kamp pengungsian Tindouf pun kini menghadapi ketidakpastian masa depan yang lebih besar.