Seorang ahli IT asal Rusia, Yuri Belenkiy (49), divonis 13 tahun penjara oleh pengadilan militer Rusia. Kasus ini mencuat setelah bursa kripto Binance menyerahkan data transaksi Belenkiy kepada otoritas Rusia, yang kemudian dipakai sebagai bukti utama untuk menjeratnya.
Belenkiy dinyatakan bersalah karena mengirim donasi kripto ke kampanye penggalangan dana untuk militer Ukraina dan Batalyon Azov. Menurut laporan RIA Novosti, antara Agustus 2022 hingga Maret 2024, ia melakukan 15 transfer kripto senilai lebih dari 120.000 rubel (sekitar Rp23 juta). Ia menggunakan detail pembayaran yang dipublikasikan oleh Arkady Babchenko, jurnalis Rusia yang hidup di pengasingan dan dikenal sebagai pengkritik Kremlin.
Yang menarik, dokumen penegak hukum Rusia yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa Binance menyerahkan riwayat transaksi Belenkiy sebagai respons atas permintaan resmi. Seorang pengacara dari kelompok hak asasi First Department menyebut respons Binance sebagai 'bukti kunci' dalam kasus ini. Namun, pihak pembela mempertanyakan keaslian data tersebut, mengingat Binance sudah tidak beroperasi di Rusia sejak 2022.
Binance sendiri menolak berkomentar soal kasus individual, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak membuat atau menegakkan hukum suatu yurisdiksi. Bursa kripto terbesar dunia itu resmi mundur dari pasar Rusia pada 2023 setelah invasi besar-besaran ke Ukraina dan sanksi Barat menyusul.
Dampaknya bagi masyarakat, kasus ini menjadi peringatan serius soal privasi data pengguna di platform kripto. Pengacara spesialis regulasi kripto, Mike Bystrov, bahkan menyebut Binance seharusnya tidak wajib memberikan data Belenkiy. Karena Belenkiy memegang izin tinggal Bulgaria, Binance justru mungkin terikat hukum perlindungan data Uni Eropa untuk tidak menyerahkannya. Ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana platform kripto melindungi data pengguna ketika berhadapan dengan permintaan otoritas negara?