Mahkamah Tinggi Australia mulai menggelar sidang selama dua hari pada Selasa (waktu setempat) untuk menguji kebijakan kontroversial yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Kebijakan yang disebut-sebagai yang pertama di dunia ini digugat oleh kelompok hak digital, Digital Freedom Project, yang menilai larangan tersebut merampas hak anak untuk berkomunikasi secara bebas. Gugatan terpisah yang dilayangkan platform Reddit juga akan disidangkan secara bersamaan.
Larangan yang mulai berlaku pada 10 Desember tahun lalu ini mewajibkan sepuluh platform raksasa—termasuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Reddit, Snapchat, X, Kick, Threads, dan Twitch—untuk mengambil langkah konkret mencegah akses anak di bawah umur. Bagi yang lalai, platform terancam denda hingga 99 juta dolar Australia (sekitar Rp1 triliun) untuk pelanggaran serius. Meski begitu, hingga kini belum ada satu pun perusahaan yang benar-benar dikenai sanksi, meski Komisioner eSafety telah membuka penyelidikan terhadap beberapa platform.
Pendukung kebijakan ini beralasan larangan tersebut melindungi anak dari konten berbahaya. Namun, kritikus menilai pendekatan ini terlalu kasar dan menutup mata pada solusi yang lebih tepat, yakni memperbaiki ekosistem keamanan online itu sendiri. Salah satu penggugat awal, Noah Jones, pernah menyatakan bahwa platform seharusnya menggunakan sumber daya mereka untuk memberantas predator dan konten berbahaya, bukan sekadar menghindari denda pemerintah.
Pemerintah Australia, melalui Menteri Komunikasi Anika Wells, menegaskan tidak akan gentar menghadapi gugatan hukum dari perusahaan teknologi besar. "Kami tidak akan terintimidasi oleh big tech. Atas nama orang tua Australia, kami akan berdiri teguh," ujarnya tahun lalu. Sejak aturan ini berjalan, Meta mengklaim telah menutup sekitar setengah juta akun anak di bawah umur. Namun, banyak anak dilaporkan tetap bisa mengakali verifikasi usia yang dinilai longgar, misalnya dengan mengunggah detail kartu kredit atau swafoto palsu.
Analisis singkat: Langkah Australia ini menjadi uji coba global yang berani, tetapi efektivitasnya di lapangan masih dipertanyakan. Jika Mahkamah Tinggi membatalkan larangan, negara lain yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa bisa mengurungkan niat. Sebaliknya, jika larangan dipertahankan, perusahaan teknologi wajib berbenah serius pada sistem verifikasi usia—sebuah pekerjaan rumah besar yang selama ini jadi titik lemah kebijakan serupa di berbagai negara.