Okinawa, Jepang — Majelis Prefektur Okinawa resmi mengesahkan resolusi yang mendesak revisi perjanjian Status of Forces Agreement (SOFA) antara Jepang dan Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah seorang Marinir AS, Lance-Corporal Devin Jacob Ballard (20), dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang wanita lokal bernama Anna Yagi (39) di sebuah hotel di Naha.
Resolusi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kedutaan Besar AS, tetapi juga disampaikan kepada pemerintah Jepang. Ketua komite khusus pangkalan militer AS, Ryotaro Odo, menilai insiden ini sebagai bukti bahwa militer AS 'tidak berfungsi sebagai organisasi', merujuk pada lemahnya disiplin dan pelatihan. Ia menyebut pembunuhan ini sebagai tindakan yang 'sangat keji dan tercela'.
Namun, pengesahan resolusi ini tidak luput dari perdebatan. Sebagian anggota majelis menolak karena resolusi dinilai tidak cukup keras menuntut pemecatan komandan militer AS di Okinawa. Meski demikian, gelombang protes terus berlanjut. Militer AS pun mengambil langkah cepat dengan menghentikan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama 30 hari, dari tengah malam hingga pukul 5 pagi.
Analisis Dampak: Kasus ini kembali membuka luka lama masyarakat Okinawa yang selama ini menanggung beban terbesar kehadiran militer AS di Jepang. Dengan populasi 54.000 tentara AS yang mayoritas berbasis di sana, insiden kriminal—mulai dari pemerkosaan hingga tabrak lari—telah lama memicu kemarahan. Perdana Menteri Sanae Takaichi pun ikut mengecam keras kejadian ini. Bagi masyarakat luas, berita ini menjadi pengingat bahwa keberadaan pangkalan militer asing selalu menyisakan dilema antara kepentingan keamanan nasional dan keamanan warga sipil. Tekanan publik diperkirakan akan semakin kuat menjelang pemilu lokal berikutnya.