MOGADISHU — Suasana di ibu kota Somalia, Mogadishu, mendadak mencekam. Bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah dan oposisi pecah, mengubah hari-hari yang relatif tenang menjadi mimpi buruk bagi warga sipil.
Insiden berdarah ini dipicu oleh rencana demonstrasi besar-besaran dari kubu oposisi. Mereka menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Hassan Sheikh Mohamud yang dianggap ilegal. Ketegangan memuncak setelah tembakan keras terdengar di sekitar kediaman mantan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire dan mantan Presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, yang merupakan tokoh kunci di balik rencana aksi unjuk rasa.
Akibat baku tembak ini, aktivitas ekonomi lumpuh total. Pasar sentral Bakara, pusat bisnis terbesar di Mogadishu, terpaksa tutup. Jalan protokol Maka al-Mukarama juga disegel. Seorang pengemudi bajaj bernama Mustafa (33) mengaku trauma. "Kami tidak punya urusan dengan politik, tapi dampaknya langsung terasa. Ini pertempuran terburuk dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Analis memperkirakan kerugian ekonomi langsung mencapai 3,8 juta dolar AS akibat penutupan bisnis dan terganggunya layanan publik. Lebih dari itu, insiden ini menghancurkan optimisme publik yang mulai percaya bahwa keamanan Mogadishu mulai membaik.
Yang menjadi catatan penting, warga Somalia sebenarnya sudah puluhan tahun tidak pernah memilih langsung presiden atau anggota parlemen. Sejak negara ini bangkit dari keruntuhan tahun 1991, pemimpin dipilih melalui sistem perwakilan klan yang rumit. Sistem yang eksklusif ini membuat kepercayaan antar elit politik sangat rendah, sehingga setiap kali masa jabatan berakhir, selalu diwarnai ketegangan dan pertumpahan darah.