Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, kini menghadapi ancaman pemakzulan. Langkah ini dipicu oleh resolusi yang diajukan anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, pada Senin (lokal). Massie secara resmi menuding Hegseth telah melanggar konstitusi dengan melancarkan perang ilegal terhadap Iran dan Venezuela, serta gagal melindungi warga sipil.
Dalam sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Massie membacakan delapan pasal dakwaan. Rinciannya, empat pasal terkait konflik dengan Iran, dua pasal tentang Venezuela dan serangan terhadap kapal di Karibia sejak 2025, satu pasal mengenai kampanye udara AS di Yaman pada 2025, dan satu pasal non-konflik terkait perlakuan Hegseth terhadap Senator Demokrat Mark Kelly.
Proses ini memicu hitungan mundur dua hari yang bisa berujung pada pemungutan suara pada pertengahan pekan ini. Menariknya, mayoritas politisi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap resolusi ini. Sementara itu, Hegseth menunjukkan sikap menantang dan mendapat restu penuh dari Presiden Donald Trump.
Analisis Dampak: Langkah ini menjadi ujian kelayakan bagi Hegseth sebagai orang nomor satu di Pentagon. Jika pemakzulan disetujui DPR, kasus akan berlanjut ke Senat yang membutuhkan suara dua pertiga untuk memberhentikannya. Ini adalah momen langka, karena jika berhasil, Hegseth akan menjadi kepala militer AS kedua yang dimakzulkan setelah William Belknap pada 1876. Bagi masyarakat AS, kasus ini menyoroti perdebatan krusial tentang batas kekuasaan presiden dalam memulai konflik militer tanpa persetujuan Kongres, sesuai Resolusi Kekuasaan Perang 1973.