Warga dan pengamat di Libanon menyambut dingin gelaran pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. Meski pemilu bisa mengganti pemerintahan yang mengawal invasi dan pendudukan ulang wilayah selatan Libanon, optimisme bahwa kebijakan Israel akan berubah drastis nyaris tidak ada.
Penduduk Beirut, Fouad Debs, menilai perubahan kepemimpinan internal Israel tak akan berdampak signifikan bagi Libanon. Menurutnya, pergantian kekuasaan hanya akan memunculkan perubahan kecil yang sifatnya kosmetik, sekadar untuk menunjukkan ke dunia luar bahwa politik Israel tidak kacau.
Sentimen serupa datang dari Karim Safieddine, peneliti di Tahrir Institute for Middle East Policy. Ia menyoroti tidak ada satu pun kandidat yang menjanjikan penarikan pasukan atau mengakui pendudukan di Libanon selatan sebagai sebuah kesalahan. Dalam pandangan mayoritas politisi Israel, Libanon masih dianggap sebagai 'hadiah' yang layak diperebutkan.
Ketegangan Israel-Libanon sendiri memanas sejak Oktober 2023, dengan dua kali eskalasi besar pada September 2024 dan Maret tahun ini. Meski sudah ada kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat pada Juni lalu untuk penarikan bertahap, Israel tetap menduduki sebagian besar wilayah selatan Libanon. Rumah dan infrastruktur di puluhan desa telah dihancurkan, memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi.
Survei Juni 2026 dari profesor Jad Melki (Lebanese American University) menunjukkan 54 persen warga Libanon mendukung jalur diplomasi, sementara 35 persen memilih perlawanan bersenjata. Namun 87 persen responden tetap menganggap Israel sebagai musuh, terlepas dari strategi yang dipilih.
Di kubu Israel, tantangan utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu datang dari Gadi Eisenkot, ketua Partai Yashar. Perang Israel di Libanon sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 9.000 orang, termasuk jurnalis, petugas penyelamat, dan anak-anak. Bagi publik Libanon, siapa pun yang menang di pemilu nanti, distrust terhadap Israel tetap sulit terkikis.