Pemerintah Kota Teheran baru saja meluncurkan serangkaian program bantuan sosial untuk meredam dampak inflasi yang meroket. Namun, langkah ini langsung menuai sorotan tajam terkait sumber pendanaan, tumpang tindih kewenangan, hingga transparansi anggaran.
Otoritas setempat meluncurkan empat proyek utama: pembangunan rumah murah, pembekuan harga 12 barang pokok, dan paket bantuan persalinan. Program pembekuan harga yang dijuluki 'Zero Inflation' ini menjadi yang paling kontroversial. Pasalnya, inflasi tahunan Iran telah menembus angka 90 persen, sementara inflasi pangan mencapai 108,8 persen.
Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, mengklaim pihaknya telah menjamin harga 5 hingga 50 persen lebih murah dari pasar selama enam bulan ke depan. Meski demikian, banyak pihak meragukan efektivitasnya. Pengamat politik, Yousef Akandeh, menilai pembekuan harga hanya sebagian kecil dari masalah. Ia menyoroti kenaikan sewa, obat-obatan, dan transportasi yang tetap tak terkendali.
Kritik juga datang soal tumpang tindih peran. Pemerintah kota dianggap mengambil alih tugas pemerintah pusat yang seharusnya mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Program bantuan persalinan senilai 40 juta rial (sekitar 15 dolar AS) per bayi juga dipertanyakan, mengingat kondisi perang yang membuat disiplin moneter nyaris mustahil dijalankan.