Parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur akhirnya mencabut keberatan mereka terhadap kesepakatan penetapan batas maritim dengan Turkiye. Langkah ini menjadi babak baru dalam sengketa lama yang sempat mereda, setelah kesepakatan serupa diteken oleh pemerintahan saingan mereka, Government of National Unity (GNU), tujuh tahun silam.
Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari negara tetangga. Greece, Cyprus, dan Mesir dengan cepat menyatakan protes, bahkan Athena membawa isu ini ke meja Dewan Keamanan PBB. Mereka menilai kesepakatan Libya-Turkiye tersebut mengabaikan hak kedaulatan negara-negara di kawasan Mediterania Timur.
Analisis singkat: Ratifikasi ini berpotensi memanaskan kembali tensi geopolitik di Mediterania Timur, terutama karena wilayah tersebut kaya akan cadangan gas alam. Bagi masyarakat umum, ketegangan ini bisa berdampak pada stabilitas harga energi dan keamanan pelayaran di kawasan. Sementara itu, dari kacamata diplomasi, langkah parlemen Libya timur ini memperlihatkan perpecahan internal Libya yang masih tajam, di mana dua kubu pemerintahan saling bertolak belakang dalam mengambil kebijakan strategis.