Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan serangan Iran di kawasan, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang nyata. Desakan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan dan ancaman serius terhadap keamanan maritim serta pasokan energi global.
Sekretaris Jenderal GCC, Jassim al-Budaiwi, menyerukan DK PBB mengambil langkah-langkah perlu untuk melindungi koridor maritim dan menjamin kelancaran navigasi di semua jalur pelayaran strategis, khususnya di Teluk. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan enam negara anggota GCCâArab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arabâdalam setiap perundingan atau kesepakatan dengan Iran demi menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi konflik di masa depan.
Seruan ini mencuat setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone harian di Timur Tengah, termasuk ke negara-negara Teluk Arab, menyusul konflik AS dan Israel dengan Iran sejak 28 Februari lalu. Meski Teheran mengklaim menyerang target terkait AS dan Israel sebagai bentuk pembelaan diri, banyak serangan justru menghantam fasilitas sipil dan infrastruktur energi vital di Teluk. Dampaknya nyata: Iran disebut telah secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang mengangkut seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia, memicu lonjakan harga energi global.
Situasi ini memicu frustrasi mendalam di negara-negara Teluk. Menurut laporan Al Jazeera dari Dubai, negara-negara GCC telah berupaya mencegah perang sejak awal, namun konflik tetap tak terhindarkan dan kini terjadi 'di halaman depan mereka'. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 85 persen proyektil Iran menargetkan negara-negara Teluk, dengan Uni Emirat Arab menjadi yang paling terdampak. Bagi GCC, prioritas utama saat ini adalah mengakhiri konflik sesegera mungkin untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di kawasan.