Jakarta - Upaya global untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim kembali menemui jalan buntu. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim PBB COP31 di Turki resmi berakhir tanpa kesepakatan politik utama, menjadikannya sebagai konferensi iklim terpanjang dalam sejarah dengan perpanjangan waktu hingga Minggu dini hari.
Kegagalan ini dipicu oleh perbedaan tajam antara negara-negara maju dan kelompok negara penghasil minyak terkait dua isu krusial: masa depan bahan bakar fosil dan pendanaan iklim. Uni Eropa, negara-negara kepulauan Pasifik, serta Panama vokal menolak draf kesepakatan final karena tidak mencantumkan komitmen tegas untuk meninggalkan batu bara, minyak, dan gas.
Draf yang diajukan pada menit-menit terakhir hanya merujuk secara tidak langsung pada kesepakatan COP28 tahun 2023 tentang 'transisi menjauh dari bahan bakar fosil', tanpa menyebutkan istilah tersebut secara eksplisit. Sikap ini dinilai tidak sejalan dengan tingkat ambisi yang dibutuhkan untuk menekan laju pemanasan global.
Selain itu, negara-negara berkembang memprotes keras tidak adanya angka konkret atau janji finansial dari negara kaya untuk membantu mereka beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, seperti gelombang panas ekstrem dan kekeringan parah. Ketiadaan angka pasti ini dikhawatirkan memberi ruang bagi negara maju untuk menghindari tanggung jawab.
Di sisi lain, negara produsen minyak seperti Arab Saudi dan Rusia bersikukuh bahwa transisi energi yang terlalu cepat dapat memicu 'kemiskinan bahan bakar'. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekecewaan mendalamnya dan menuding kepentingan bahan bakar fosil yang kuat telah menghambat aksi iklim global, mirip dengan taktik industri tembakau di masa lalu.
Analisis Dampak: Kegagalan COP31 ini menjadi pukulan telak bagi multilateralisme dalam menghadapi krisis iklim. Bagi masyarakat umum, ketiadaan kesepakatan berarti ketidakpastian perlindungan terhadap komunitas rentan yang paling terdampak perubahan iklim. Tanpa komitmen pendanaan yang jelas, negara-negara berkembang akan semakin sulit membiayai infrastruktur hijau dan mitigasi bencana. Situasi ini juga menciptakan preseden buruk bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek masih mengalahkan keselamatan planet, memaksa dunia untuk menunda lagi aksi nyata yang semakin mendesak.