PARIS - Prancis kembali dilanda gejolak sosial yang memanas. Selama lebih dari tiga minggu, ribuan pelajar memblokir akses masuk sekolah menengah dan turun ke jalan. Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan gelombang kemarahan yang meluas.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menuduh kelompok kiri radikal menunggangi gerakan pelajar ini untuk kepentingan elektoral menjelang pemilihan presiden tahun depan. Namun, gelombang protes ini mendapat dukungan tak terduga dari serikat pekerja dan aktivis 'Rompi Kuning' (Gilets Jaunes), kelompok yang sebelumnya dikenal vokal menentang kenaikan biaya hidup.
Jerôme Rodrigues, tokoh sentral gerakan Rompi Kuning, secara terbuka mengajak masyarakat bergabung melalui media sosial. "Kemarahan tidak punya partai politik. Kulkas kosong tidak punya partai politik," tegasnya, menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi warga kelas bawah.
Di balik demonstrasi jalanan, Prancis menghadapi masalah struktural yang lebih dalam: biaya pinjaman pemerintah yang melonjak tinggi dan parlemen yang terpecah belah. Dalam lima tahun terakhir, negara ini telah berganti enam perdana menteri, mencerminkan ketidakstabilan politik yang akut.
Meski demikian, ekonom Anne-Laure Delatte menilai situasi Prancis berbeda dengan krisis utang Yunani 2012 atau Argentina 2001. "Pasar keuangan tahu Prancis adalah negara besar yang mampu menaikkan pajak jika diperlukan," ujarnya. Ia justru membandingkan situasi ini dengan krisis anggaran Inggris di bawah Liz Truss pada 2023, yang memicu lonjakan suku bunga dan gejolak pasar.
Dampak bagi Masyarakat: Ketidakpastian politik ini membuat investor waspada terhadap obligasi Prancis. Jika suku bunga terus naik, biaya hidup dan bunga pinjaman warga bisa semakin mahal. Pemerintah dituntut segera mencari solusi untuk meredam amarah rakyat sekaligus menstabilkan ekonomi negara agar tidak jatuh ke jurang krisis finansial.