Uni Eropa (UE) kembali dihadapkan pada kebuntuan. Kali ini, blok tersebut gagal menyepakati paket sanksi baru yang lebih luas untuk Rusia serta pinjaman vital sebesar 106 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Alasan utama kegagalan ini? Veto tegas dari Hungaria, yang menyoroti perpecahan internal di antara negara anggota jelang peringatan empat tahun invasi Rusia ke Ukraina.
Keputusan krusial ini diambil pada Senin (19/2), di mana Hungaria menggunakan hak veto-nya untuk memblokir kedua langkah tersebut. Budapest beralasan, Kyiv sengaja menunda aliran minyak Rusia via pipa Druzhba, yang merupakan jalur pasokan energi penting bagi Hungaria dan Slovakia. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, bahkan menuduh Ukraina mengambil "keputusan politik" yang membahayakan keamanan energi negaranya, mengklaim pipa itu tidak rusak dan tidak ada hambatan fisik untuk pengiriman.
Namun, Ukraina punya versi lain. Kyiv membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa pipa Druzhba memang sempat rusak akibat serangan drone Rusia sebulan lalu, dan kini tengah diperbaiki secepat mungkin. Ironisnya, ketegangan makin memanas setelah laporan serangan drone Ukraina yang memicu kebakaran di stasiun pompa Rusia, yang juga melayani jalur pipa Druzhba.
Kegagalan ini tentu jadi kabar buruk bagi Ukraina. Analis dari Foreign Policy Research Institute, Maximilian Hess, menekankan bahwa pinjaman sebesar 106 miliar dolar itu "sangat penting" agar Kyiv bisa terus membiayai perjuangannya di tengah konflik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, geram dan menyebut Hungaria serta Slovakia seharusnya tidak boleh "menyandera seluruh UE."
Meskipun langkah besar terganjal, UE tetap berhasil menyepakati sanksi terhadap delapan individu Rusia. Mereka adalah anggota yudikatif dan kepala penjara yang dituduh bertanggung jawab atas penjatuhan vonis bermotif politik serta perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan politik. Sanksi ini meliputi larangan bepergian, pembekuan aset, serta larangan bagi warga dan perusahaan UE untuk menyediakan dana kepada mereka. Ini menunjukkan komitmen UE terhadap isu hak asasi manusia, meski kesepakatan yang lebih luas masih menanti titik terang. Kegagalan ini, menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas, adalah "kemunduran dan pesan yang tidak ingin kami kirim hari ini, tapi pekerjaan terus berlanjut."