Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Mahkamah Agung untuk menghentikan penghitungan surat suara lewat pos dari lebih dari 20.000 pemilih yang diklaim bukan warga negara AS di California. Permohonan darurat ini diajukan pada Senin, sehari sebelum pemilihan sela digelar, menandai babak terbaru perseteruan hukum antara Gedung Putih dan California—negara bagian terpadat sekaligus basis kuat Partai Demokrat.
Departemen Kehakiman AS ingin agar California menyisihkan surat suara dari daftar yang disusun Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sampai status kewarganegaraan mereka terkonfirmasi. Namun, otoritas California menilai daftar itu tidak akurat dan berpotensi menjerat ribuan warga negara sah. Mereka juga menegaskan pemungutan suara sudah berjalan sejak awal Oktober, sehingga memisahkan surat suara bermasalah nyaris mustahil dilakukan.
Hakim federal David Carter sebelumnya menolak permohonan tersebut pekan lalu. Dalam putusannya, ia menyoroti keraguan atas keandalan data daftar tersebut. "Jika eksekutif bisa mengabaikan suara dan mengancam jalannya pemilu berdasarkan tuduhan yang belum terbukti, maka demokrasi kita dalam bahaya," tulis Carter. Setelah pengadilan banding federal juga menolak permintaan itu pada Jumat, pemerintah akhirnya membawa perkara ini ke Mahkamah Agung.
Sengketa ini muncul di tengah upaya Partai Republik mempertahankan kendali Kongres dalam pemilihan Selasa. Trump berulang kali melontarkan klaim palsu soal kecurangan pemilu masif, tetapi berbagai studi dan audit negara bagian menunjukkan bahwa pemungutan suara oleh pihak yang tidak berhak—termasuk warga negara asing—sangat jarang terjadi.
Analisis Dampak: Langkah ini berpotensi menimbulkan kekacauan administrasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap integritas pemilu AS. Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut, ribuan warga negara sah berisiko kehilangan hak pilihnya hanya karena kesalahan data administratif. Sebaliknya, penolakan MA akan memperkuat posisi California bahwa tuduhan kecurangan ini murni bermotif politik menjelang pemilu sela.