Lusaka, Zambia - Setelah berbulan-bulan dilanda polemik panas soal tuduhan 'jual' data medis dan hak tambang demi bantuan, Zambia akhirnya resmi meneken perjanjian pembiayaan kesehatan lima tahun dengan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan senilai sekitar US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 24 triliun) ini diteken di Lusaka pada Kamis lalu, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian berbagi data yang baru.
Pemerintah Zambia, melalui Menteri Kesehatan Roma Chilengi, menegaskan bahwa teks perjanjian yang baru telah direvisi untuk menjawab kekhawatiran publik. Chilengi memastikan klausul yang mewajibkan pengiriman spesimen biologis ke AS telah dihapus. Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak akan mengizinkan pertukaran catatan medis individual pasien. Pertukaran data, katanya, hanya sebatas informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi program yang didanai.
Namun, jalan menuju kesepakatan ini tidak mulus. Sebelumnya, bocoran draf perjanjian memicu kemarahan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai Zambia menerima syarat berbagi data yang terlalu luas, termasuk akses jangka panjang terhadap informasi patogen dan spesimen. Yayasan Hak Asasi Manusia Chapter One Foundation bahkan menyebut pemerintah berisiko 'menjual habis' data kesehatan warganya. Isu ini semakin panas ketika muncul laporan bahwa dana kesehatan dikaitkan dengan akses istimewa bagi perusahaan AS ke cadangan tembaga dan mineral kritis Zambia. Pemerintah Zambia sempat menuduh AS melanggar privasi, sementara Duta Besar AS saat itu membantah tuduhan tersebut.
Kesepakatan ini menjadi penting karena menggantikan dukungan yang selama ini mengalir melalui program-program AS, terutama setelah Badan Pembiayaan Pembangunan Internasional AS (USAID) dipangkas oleh pemerintahan Trump. Washington kini mengubah pendekatannya di Afrika, menuntut negara mitra untuk menanggung lebih banyak biaya sendiri. Langkah Zambia ini sejalan dengan Kenya, Tanzania, dan Uganda yang telah meneken kesepakatan serupa, sementara Ghana dan Zimbabwe menolak karena syarat berbagi data dan spesimen dianggap terlalu berat.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Zambia, kesepakatan ini membawa angin segar karena menjamin kelanjutan pendanaan untuk program HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, serta kesehatan ibu dan anak. Namun, pengawasan publik tetap harus ketat. Revisi klausul data dan spesimen menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil berhasil memaksa transparansi. Ke depan, isu kedaulatan data dan keterkaitan bantuan dengan akses sumber daya alam akan terus menjadi sorotan dalam hubungan internasional, terutama di negara-negara kaya mineral seperti Zambia.