Rencana 'Dewan Damai' (Board of Peace/BoP) yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump kini jadi sorotan. Meski disebut-sebut bakal mengawasi rekonstruksi Gaza, dokumen resmi pembentukannya justru tak sedikit pun menyinggung soal Gaza. Lantas, ada agenda tersembunyi apa di baliknya?
Dewan Damai ini rencananya akan diresmikan dalam sebuah seremoni di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, hari Kamis ini waktu setempat. Trump, yang turut hadir dalam forum tersebut, mempromosikan BoP sebagai fase lanjutan dari rencana perdamaian 20 poin ala pemerintahannya, sekaligus mekanisme untuk mengawasi pemulihan Gaza yang hancur lebur akibat konflik Israel-Palestina sejak Oktober 2023.
Namun, di sinilah kejanggalan muncul. Meskipun BoP pertama kali diperkenalkan tahun lalu dengan mandat khusus Dewan Keamanan PBB untuk mengelola Gaza pasca-perang, piagam resminya setebal 11 halaman justru tidak menyebut Gaza sama sekali. Sebaliknya, dokumen itu menguraikan mandat yang sangat luas, seolah menantang kerangka diplomatik yang sudah ada. BoP seakan ingin menjauh dari institusi internasional yang dianggap gagal menjaga perdamaian dunia.
Undangan untuk bergabung dengan BoP sudah dikirim ke puluhan negara. Beberapa di antaranya sudah mengonfirmasi kesediaan, namun tak sedikit yang masih ragu. Para pengamat menduga, keraguan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump ingin memanfaatkan piagam BoP yang ekspansif ini untuk mem-bypass, atau bahkan menggantikan, peran PBB.
BoP sendiri pertama kali diusulkan September lalu di sela-sela Sidang Umum PBB. Saat itu, tujuan utamanya jelas: mendukung administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi Jalur Gaza. Gedung Putih bahkan secara resmi mengumumkan pembentukan BoP minggu lalu.
Struktur BoP terdiri dari tiga lapisan: Dewan Damai itu sendiri, dewan eksekutif, dan seorang ketua dengan wewenang yang luas. Di puncak piramida, menurut Gedung Putih, ada 'Dewan Eksekutif Pendiri'. Dewan Damai akan mengambil keputusan soal anggaran, kebijakan, dan penunjukan pejabat senior. Sementara itu, dewan eksekutif yang beranggotakan tujuh orang bertanggung jawab menjalankan misi. Nama-nama tenar di dewan eksekutif termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Yang paling menarik, Donald Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua. Ia memiliki wewenang akhir dalam menafsirkan piagam dan punya hak veto atas keputusan penting, termasuk penghapusan keanggotaan. Posisi Trump sebagai ketua dengan kekuatan mutlak ini menambah keraguan akan netralitas dan tujuan sebenarnya dari 'Dewan Damai' ini.