Pemerintahan Donald Trump dilaporkan tengah menjalin komunikasi tertutup dengan penguasa militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, sosok yang selama ini dituduh melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Langkah diplomatik ini bukan tanpa alasan. Di balik pertemuan rahasia tersebut, tersimpan kepentingan ekonomi strategis Amerika Serikat yang besar terhadap cadangan tanah jarang (rare earths) di Myanmar—komoditas krusial untuk industri teknologi dan pertahanan modern.
Selain isu sumber daya alam, negosiasi ini juga disebut-sebut melibatkan kepentingan seorang pengusaha yang ditahan serta kesepakatan lobi menguntungkan dari sekutu dekat Trump. Bagi masyarakat internasional, terutama pengungsi Rohingya, langkah ini memunculkan pertanyaan etis: apakah AS rela mengorbankan isu hak asasi manusia demi mengamankan pasokan mineral strategis? Sementara itu, bagi publik dalam negeri AS, transparansi kebijakan luar negeri kembali dipertanyakan karena dilakukan secara tertutup.
Dampaknya bagi Indonesia dan ASEAN, manuver AS ini bisa memecah konsensus sikap terhadap junta militer Myanmar yang selama ini dianggap sebagai penghambat perdamaian. Jika AS membuka jalur diplomatik, tekanan internasional terhadap junta berpotensi melemah, sementara negara-negara ASEAN yang konsisten menolak legitimasi militer akan berada dalam posisi sulit.