Sejak pertengahan September, lebih dari 1.700 demonstrasi menuntut perbaikan biaya hidup meletus di 31 negara Eropa. Prancis menjadi episentrum dengan intensitas aksi yang paling masif. Data Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) mencatat lebih dari 1.200 protes dan kerusuhan di Negeri Mode itu hanya dalam rentang 15 September hingga 30 Oktober.
Pemicu awalnya adalah masalah klasik dunia pendidikan: siswa sekolah menengah memprotes kelas yang penuh sesak, kekurangan guru, dan gedung sekolah yang rusak. Namun, gelombang ini cepat melebar menjadi kemarahan kolektif terhadap lonjakan harga bahan bakar, upah yang stagnan, hingga krisis perumahan sosial. Serikat pekerja dan kelompok 'Rompi Kuning' (Yellow Vests) turut bergabung, mengubah aksi pelajar menjadi gerakan sosial berskala besar.
Yang membedakan protes kali ini adalah tingkat konfrontasinya. ACLED mencatat hampir seperempat dari aksi berujung ricuh, jauh di atas rata-rata historis yang hanya 1,9 persen. Di Paris, polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan baton untuk membubarkan demonstran. Aksi serupa terjadi di Lyon saat ratusan orang memblokir jalan utama. Pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 personel keamanan untuk mengamankan situasi.
Kritik pun datang dari kancah internasional. Empat pakar PBB menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Prancis, terutama saat membubarkan aksi pelajar. Ribuan orang ditahan, dan mayoritas dari mereka adalah anak di bawah umur. Situasi ini menjadi alarm bagi negara-negara Eropa lain bahwa krisis biaya hidup dapat memicu instabilitas sosial yang sulit dibendung jika tidak segera diatasi.