Mbabane, Eswatini - Pemerintah Eswatini resmi menggelar operasi penutupan dan penyitaan terhadap sejumlah bisnis milik warga asing, khususnya yang dikelola oleh warga negara Asia. Langkah tegas ini diambil setelah Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pemberdayaan Ekonomi Warga Negara (Citizen Economic Empowerment Act), yang bertujuan memberikan porsi kepemilikan dan partisipasi ekonomi yang lebih besar kepada warga lokal, atau yang dikenal sebagai emaSwati.
Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap keluhan para pedagang lokal yang merasa bisnis asing telah merambah pasar ritel tradisional, menciptakan persaingan tidak sehat, dan mengancam mata pencaharian mereka. Implementasi undang-undang ini pun memicu perdebatan panas di parlemen. Anggota Parlemen dari Mbabane East, Welcome Dlamini, mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan sudah mulai menutup toko-toko milik warga Asia. Sementara itu, anggota parlemen dari Hhohho, Tanele Magagula, mendesak tindakan cepat dengan menuntut penyitaan segera bisnis asing di wilayah pedesaan.
Meski demikian, muncul kekhawatiran mengenai kesiapan pengusaha lokal untuk mengambil alih usaha tersebut. Dlamini mengusulkan agar warga asing diberi waktu sekitar tiga tahun untuk melatih penerus lokal sebelum meninggalkan bisnis mereka. Namun, usulan ini ditolak keras oleh Magagula yang menilai rakyat lokal tidak seharusnya menunggu lebih lama di tengah kesulitan ekonomi yang mendera. Parlemen akhirnya menyepakati tenggat waktu minimal 12 bulan bagi pengusaha asing untuk meninggalkan Eswatini, meskipun tanpa amandemen formal, kementerian tetap dapat melanjutkan penegakan aturan yang ada.
Langkah Eswatini ini sejalan dengan tren serupa di kawasan Afrika Selatan yang telah lebih dulu melakukan razia dan penangkapan terhadap pedagang asing. Kondisi ekonomi Eswatini sendiri sedang tidak stabil, dengan sekitar 70% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah berharap undang-undang baru ini dapat membuka peluang ekonomi bagi warga negara dan meredam potensi kerusuhan politik akibat kemiskinan dan kelaparan yang meluas.