Perdebatan panas menyelimuti Zimbabwe pekan ini, menyusul digelarnya dengar pendapat publik terkait RUU amandemen konstitusi yang kontroversial. Jika disahkan, RUU ini tidak hanya memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, tapi juga mengubah sistem pemilihan kepala negara dari pemilu langsung menjadi dipilih oleh parlemen. Ini memicu kekhawatiran besar akan masa depan demokrasi di negara tersebut.
Parlemen Zimbabwe menggelar empat hari dengar pendapat publik di berbagai lokasi, termasuk Chitungwiza dan Epworth dekat Harare. Tujuannya membahas RUU Konstitusi Zimbabwe Amandemen (No.3) atau populer disebut CAB3, demi mengumpulkan pandangan masyarakat terkait perubahan ini.
Inti dari RUU CAB3 sangat signifikan: selain memperpanjang periode jabatan presiden dan legislatif dari lima menjadi tujuh tahun, RUU ini juga menyerahkan kekuasaan memilih presiden sepenuhnya kepada parlemen. Padahal, saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan dibatasi hanya dua periode.
Jika CAB3 disahkan, Presiden Emmerson Mnangagwa yang kini memasuki periode kedua, berpotensi menjabat hingga tahun 2030. Dengan dominasi kuat partainya, ZANU-PF, di parlemen, banyak kritikus khawatir amandemen ini akan semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan partai penguasa dan mempersulit munculnya pemimpin dari luar lingkaran mereka di masa depan.
Suasana dengar pendapat pun berlangsung tegang. Di Chitungwiza, misalnya, seorang wanita menentang keras setiap pembicara yang mendukung RUU tersebut. Sementara itu, seorang pendukung mengklaim mewakili tujuh juta suara, meskipun tanpa bukti.
Warga memiliki pandangan yang terbelah. Mike Kashiri, warga Epworth, mendukung RUU ini dengan alasan bisa mengurangi insiden kekerasan politik yang sering terjadi saat pemilu presiden. "Lebih baik presiden dipilih oleh anggota parlemen. Ini mengurangi insiden kekerasan politik," ujarnya kepada Al Jazeera.
Namun, Ishmael Phololo, seorang teknisi ponsel di Harare, menolak keras. Menurutnya, anggota parlemen terlalu jauh dari penderitaan rakyat biasa dan tidak layak memilih presiden atas nama mereka. "Seorang anggota parlemen tidak bisa memahami kesulitan rakyat, karena begitu mereka masuk parlemen, mereka langsung mendapatkan mobil dan tunjangan," kritiknya. Ia bahkan pesimis, meyakini pemerintah bisa saja memaksakan perubahan ini, terlepas dari keinginan rakyat. Perasaan putus asa ini banyak dirasakan warga biasa, yang merasa tak berdaya menghadapi langkah pemerintah yang tidak mereka setujui.
Amandemen ini berpotensi besar mengikis partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya dan mengonsolidasikan kekuasaan di tangan elite politik. Situasi ini tentu menjadi sorotan penting bagi masa depan demokrasi dan hak-hak sipil di Zimbabwe.