Masa depan Bangladesh dipertaruhkan. Pada 12 Februari nanti, jutaan pemilih akan menentukan nakhoda baru negara itu, menyusul pergolakan politik hebat yang menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Pemilu ini dianggap sebagai salah satu yang paling krusial dalam 55 tahun sejarah Bangladesh, khususnya setelah Hasina terpaksa melarikan diri pada Agustus 2024 usai memerintahkan penumpasan brutal terhadap demonstran yang menewaskan sekitar 1.400 orang. Sejak itu, pemerintahan transisi yang dipimpin oleh penerima Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, mengambil alih kendali.
Dengan 127 juta pemilih, termasuk sekitar 56 juta anak muda berusia 18-37 tahun dan hampir 5 juta pemilih perdana, Pemilu 2026 ini menyoroti kekuatan demografi generasi muda Bangladesh yang mendambakan perubahan. Mereka akan menjadi penentu arah bagi negara dengan populasi terpadat ke-8 di dunia ini, di mana lebih dari 1.366 orang hidup per kilometer persegi.
Secara ekonomi, Bangladesh telah menunjukkan pertumbuhan pesat dalam 25 tahun terakhir, meski lajunya sedikit melambat baru-baru ini. Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini mencapai US$461 miliar dengan pendapatan per kapita US$1.990. Tantangan besar menanti pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah kepadatan penduduk yang ekstrem, serta memenuhi harapan generasi muda akan peluang dan tata kelola yang lebih baik.
Pemilu ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan penentu arah bagi stabilitas politik dan ekonomi Bangladesh ke depan. Dengan populasi muda yang besar dan sejarah pergolakan, hasil pemilu akan sangat mempengaruhi bagaimana negara ini mengelola tantangan ekonomi, sosial, dan politiknya yang kompleks, termasuk memastikan kebebasan sipil dan keadilan bagi seluruh warganya.