Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan dana pajak rakyat dalam membiayai iklan televisi yang menampilkan dirinya. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik keras dari berbagai pihak, termasuk dari partainya sendiri, terkait penggunaan uang publik untuk kepentingan politik menjelang pemilu sela November mendatang.
Sebelumnya, pemerintahan Trump mengklaim iklan-iklan tersebut sebagai kampanye patriotisme untuk mengingatkan warga betapa pentingnya mencintai dan membela Amerika Serikat. Namun, hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru menunjukkan 86 persen warga AS, termasuk empat dari lima pendukung Partai Republik, menilai penggunaan uang pajak untuk iklan kampanye pemilu adalah hal yang tidak pantas.
Trump menyatakan akan membiayai iklan ke depan secara pribadi dan melalui dana dari komite aksi politiknya, MAGA Inc. Meski begitu, ia belum memberikan kepastian apakah uang rakyat yang sudah terlanjur dipakai untuk iklan yang tayang akan dikembalikan. Gedung Putih menyebut penggantian hanya berlaku untuk iklan mendatang, namun Trump memberi sinyal masih terbuka kemungkinan penggantian untuk iklan yang sudah tayang.
Iklan-iklan tersebut telah menelan biaya setidaknya 1,4 juta dolar AS atau sekitar Rp22 miliar. Salah satu iklan menampilkan paduan suara menyanyikan lagu cinta diiringi montase Trump, sementara iklan lain menampilkan gambar Gunung Rushmore dengan narasi 'zaman keemasan Amerika'. Ada pula iklan bernuansa gelap yang menampilkan Trump berjalan dalam hitam-putih sambil memperingatkan tentang 'pertempuran terakhir' melawan 'deep state'.
Kritik tidak hanya datang dari Partai Demokrat. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, secara terang-terangan menyatakan iklan itu tidak seharusnya dibiayai uang rakyat. Senator Demokrat Chuck Schumer bahkan menyindir di lantai Senat, 'Rakyat Amerika duduk untuk menonton sepak bola, bukan untuk disuapi propaganda Trump dengan uang mereka sendiri.'
Pihak Gedung Putih membela iklan tersebut sebagai pengumuman layanan publik, merujuk pada kampanye serupa di era pemerintahan sebelumnya terkait Medicare dan COVID-19. Namun, Partai Demokrat mencurigai adanya transfer dana 20 juta dolar AS dari Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membiayai kampanye ini, dan menuntut investigasi independen.