AGOA DIPANGKAS, AFRIKA DIPAKSA BERDIKARI - Berita Dunia
← Kembali

AGOA DIPANGKAS, AFRIKA DIPAKSA BERDIKARI

Foto Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meneken perpanjangan African Growth and Opportunity Act (AGOA) hingga akhir 2028 pada 2 September lalu. Namun, baru dua bulan berselang, tepatnya 2 November, pemerintahannya mengumumkan rencana mencabut status kelayakan Afrika Selatan dan Rwanda dari program tersebut mulai 1 Januari 2027. Keputusan ini sontak membuka mata banyak pihak soal rapuhnya fondasi ekonomi negara-negara Afrika yang selama ini bergantung pada keringanan dagang dari Washington.

AGOA sendiri merupakan undang-undang dagang AS yang disahkan pada 18 Mei 2000. Program ini membebaskan bea masuk ribuan produk dari 33 negara Afrika sub-Sahara ke pasar Amerika. Niat awalnya mulia: mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan, sekaligus mendorong reformasi politik dan ekonomi. Hasilnya sempat menjanjikan. Program ini disebut-sebut menopang lebih dari 300.000 lapangan kerja langsung dan 1,3 juta lapangan kerja tidak langsung di seluruh Afrika.

Namun, tren belakangan menunjukkan tantangan serius. Laporan Congressional Research Service mencatat impor AS yang menerima fasilitas bebas bea AGOA anjlok dari 7,9 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 5 miliar dolar AS pada 2025. Analisis German Institute of Development and Sustainability (IDOS) bahkan menyebut pangsa impor AS dari Afrika sub-Sahara yang menikmati preferensi AGOA dan GSP merosot tajam dari lebih dari 80 persen pada 2008 menjadi sekitar 24,7 persen pada 2021. Ketidakpastian status kelayakan dan masa perpanjangan yang pendek disebut jadi biang keroknya.

Masalahnya, manfaat program ini tidak merata. Afrika Selatan menjadi penerima terbesar dengan ekspor ke AS senilai miliaran dolar setiap tahun, sementara banyak negara lain kesulitan memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Lebih dari itu, karena AS mengelola program ini secara sepihak, bukan lewat perjanjian bilateral, Washington bisa dengan mudah mengeluarkan atau mengembalikan status suatu negara berdasarkan penilaian mereka sendiri, termasuk soal reformasi pasar, hak asasi manusia, dan standar tenaga kerja.

Sejarah mencatat dampak buruk dari pencabutan status ini. Suspensi Ethiopia pada 2022 silam, misalnya, berujung pada hilangnya ribuan lapangan kerja di sektor garmen. Dalam praktiknya, kepentingan geopolitik Washington kerap lebih dominan dalam menentukan kelayakan suatu negara ketimbang tujuan mulia AGOA itu sendiri. Situasi ini menjadi sinyal keras bagi Afrika untuk segera mempercepat integrasi ekonomi kawasan agar tidak terus bergantung pada belas kasihan negara adidaya.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook