JAKARTA, [Tanggal Saat Ini] – Kesempatan emas itu akhirnya tiba bagi jutaan warga Bangladesh di perantauan. Untuk pertama kalinya, mereka punya hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) di tanah air. Sebuah langkah maju yang historis, membuka gerbang partisipasi politik yang selama ini tertutup rapat. Namun, di tengah euforia, muncul bisik-bisik keraguan dan keengganan, bahkan di jantung komunitas diaspora di London.
Di sepanjang Whitechapel Road, London Timur, di tengah hiruk pikuk kota, perbincangan seputar Pemilu Bangladesh tak henti-henti. Dari sudut Casablanca Cafe yang ramai, para diaspora, mulai dari pengacara hingga pekerja, larut dalam diskusi sengit. Pemilu yang dinanti-nanti ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan biasa. Ini adalah yang pertama sejak lengsernya mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, dan yang pertama dalam hampir dua dekade terakhir yang diperkirakan bakal seru dan kompetitif.
Setelah bertahun-tahun diwarnai boikot oposisi dan tudingan represif di era Hasina, banyak pemilih, baik di dalam maupun luar negeri, merasa frustrasi dan kehilangan harapan. Kini, dengan adanya Pemilu yang dijanjikan lebih transparan, harapan sempat membumbung tinggi, terutama bagi warga Bangladesh yang lama berjuang untuk mendapatkan hak pilih di negara rantau.
Politik Bangladesh memang selalu diwarnai rivalitas sengit antara Liga Awami (mantan partai Hasina) dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang kini dipimpin Tarique Rahman. Tarique, putra mendiang Khaleda Zia yang baru meninggal Desember lalu, sempat 17 tahun di pengasingan di London dan dianggap simbol perlawanan oleh pendukungnya, meski tak lepas dari tudingan korupsi. Sementara itu, pemerintahan transisi di bawah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, telah melarang Liga Awami ikut serta dalam kontestasi politik kali ini.
Meski hak pilih diaspora adalah kemenangan perjuangan panjang, implementasinya tak mudah. Menurut Khaled Noor, seorang pengacara dan ilmuwan politik di London, banyak faktor yang membayangi partisipasi mereka. Kendala administratif dalam pengurusan surat-surat, apatisme terhadap politik yang dinilai tak kunjung membaik, serta ketidakpercayaan publik membuat banyak diaspora ragu-ragu. Bahkan, beberapa memilih enggan terbuka membahas pandangan politik mereka di tempat umum, khawatir akan dampaknya.
Pemilu ini lebih dari sekadar memilih pemimpin; ini adalah ujian nyata bagi demokrasi Bangladesh pasca-Hasina. Larangan partisipasi Liga Awami memunculkan pertanyaan besar soal inklusivitas dan stabilitas politik ke depan. Keterlibatan diaspora, meski mungkin minim, dapat memberikan legitimasi tambahan atau justru menyoroti jurang antara harapan dan realitas partisipasi politik. Bagi Bangladesh, yang tengah mengejar pertumbuhan ekonomi pesat, stabilitas politik sangat krusial. Namun, jika ketidakpercayaan dan apatisme terus meluas, terutama di kalangan warga yang sudah merasakan hidup di negara demokratis, jalan menuju konsolidasi demokrasi yang sejati mungkin masih panjang dan berliku.