Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Pasifik Timur. Dalam operasi yang diklaim dipimpin oleh Komando Selatan AS (SOUTHCOM), lima orang dilaporkan tewas dalam serangan yang terjadi pada Selasa (28/10) waktu setempat.
SOUTHCOM menyebut kapal cepat tersebut melintas di jalur penyelundupan narkoba yang sudah dikenal. Mereka mengklaim memiliki intelijen yang mengonfirmasi keterlibatan kapal itu dalam jaringan peredaran narkotika, dan menyebut kelima korban sebagai 'narkoteroris'.
Namun, serangan ini menuai kecaman keras. Sejak kampanye militer ini dimulai pada September 2025, tercatat sudah 243 orang tewas dalam 68 serangan yang dilaporkan terjadi di kawasan Karibia dan Pasifik Timur. Data ini dihimpun oleh Washington Office on Latin America (WOLA), sebuah lembaga riset yang fokus pada isu hak asasi manusia.
Yang menjadi sorotan tajam: pemerintah AS jarang sekali mempublikasikan bukti konkret yang membuktikan bahwa target mereka benar-benar terlibat dalam perdagangan narkoba. Sejumlah keluarga korban justru membantah, dan menyatakan bahwa kerabat mereka adalah nelayan atau pekerja biasa yang tidak ada kaitannya dengan dunia gelap narkotika.
Para pakar hukum internasional dan kelompok hak asasi manusia menolak keras framing pemerintahan Trump yang melabeli kartel narkoba sebagai 'organisasi teroris asing'. Menurut mereka, penyelundupan narkoba adalah tindak pidana kriminal, bukan ancaman militer, sehingga serangan udara atau serangan mematikan terhadap kapal sipil tidak dibenarkan secara hukum.
Adam Isacson, analis dari WOLA, menyoroti eskalasi ini sebagai preseden buruk. Ia mencatat bahwa ini adalah serangan keenam dalam empat bulan terakhir. Meski tempo serangan melambat, ia menilai pemerintahan Trump dan para komandannya terus melanjutkan pembunuhan ilegal secara berkala, tanpa dampak signifikan terhadap peredaran narkoba itu sendiri. Isacson menyebut fenomena ini sebagai 'pesan suram menjelang pemilu midterm'.
Dampak bagi masyarakat luas, khususnya di Amerika Latin, adalah meningkatnya ketegangan dan rasa tidak aman. Warga sipil yang beraktivitas di laut, seperti nelayan, kini berada dalam bayang-bayang ancaman serangan militer asing yang bisa saja salah sasaran. Sementara itu, transparansi pemerintah AS dalam operasi militer di luar negeri semakin dipertanyakan, memicu debat publik tentang batas kekuasaan eksekutif dalam memberantas kejahatan transnasional.