Panggung politik Bangladesh memanas. Setelah gelombang protes tahun 2024 yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina, negara itu kini bersiap menghadapi Pemilu pada 12 Februari. Dengan dilarangnya Awami League yang sebelumnya berkuasa, pertarungan utama diprediksi akan melibatkan koalisi pimpinan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan blok yang dipimpin Jamaat-e-Islami, yang juga merangkul sekutu liberal seperti Partai Warga Negara Nasional.
Para petinggi partai berlomba melintasi negeri, mengisi rapat umum dan acara panggung, berdialog langsung dengan masyarakat di tengah fase akhir kampanye. Isu-isu yang akrab di telinga publik pun jadi andalan: lapangan kerja, keringanan harga kebutuhan pokok, pemotongan pajak, serta janji pemberantasan korupsi dan diskriminasi. Secara khusus, pemilih muda menjadi sasaran utama dengan tawaran tunjangan tunai atau pinjaman tanpa bunga bagi pengangguran, serta target ambisius untuk menciptakan jutaan lapangan kerja.
Mohaiminul Rafi, seorang pemuda 27 tahun yang bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil, mengakui janji-janji tersebut tentu menarik. "Tentu saja itu akan membantu," ujarnya. Namun, ia tak menampik keraguan. "Tapi jujur, yang lebih penting adalah pasar kerja yang sehat dan rekrutmen berdasarkan meritokrasi." Keraguan Rafi mencerminkan sentimen banyak pemilih muda yang pernah terlibat dalam protes besar menuntut keadilan sistem rekrutmen pekerjaan.
Para analis dan bahkan sebagian pemilih sendiri mulai menyuarakan skeptisisme. Meski janji-janji tersebut menyentuh langsung kekhawatiran dasar masyarakat, skala yang ditawarkan dinilai sulit untuk diwujudkan secara realistis oleh pemerintahan mana pun. Apalagi, Bangladesh saat ini tengah berjibaku dengan berbagai tantangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 4-5 persen dalam beberapa tahun terakhir, jauh di bawah 8 persen sebelum pandemi 2019. Inflasi pangan dan umum juga bertahan di angka tinggi selama periode panjang, menggerus daya beli masyarakat dan melambungkan biaya hidup.
Situasi diperparah oleh investasi swasta yang stagnan, hanya berkisar 22-23 persen dari PDB. Yang paling mencemaskan adalah rasio pajak-terhadap-PDB Bangladesh yang masih di bawah 7 persen. Angka ini jauh di bawah India (sekitar 12 persen) atau Pakistan (10 persen), apalagi dibandingkan dengan minimal 15 persen yang disebut para ekonom sebagai ambang batas bagi negara untuk bisa membiayai layanan dasar secara berkelanjutan tanpa tekanan fiskal kronis. "Semua orang menjanjikan lapangan kerja dan jaminan sosial seolah-olah itu tombol yang bisa mereka nyalakan semalaman," kata Rafi, menyiratkan bahwa janji manis saja tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural.
Hossain Zillur Rahman, ekonom dan Ketua Eksekutif Pusat Penelitian Kekuatan dan Partisipasi (PPRC) di Dhaka, menekankan bahwa janji-janji ambisius tanpa fondasi fiskal yang kuat berpotensi besar membebani keuangan negara. Janji yang terlalu muluk di tengah keterbatasan finansial ini bukan hanya sulit terealisasi, tetapi juga berisiko menciptakan kekecewaan publik yang lebih besar, bahkan mengganggu stabilitas pasca-pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah terpilih untuk tidak hanya menawarkan janji, tetapi juga menyajikan rencana konkret dan realistis dalam menghadapi tantangan ekonomi ini.