Warga Bosnia dan Herzegovina (BiH) baru saja menunaikan hak pilihnya dalam Pemilu Umum yang krusial, Sabtu (5/10) lalu. Sekitar 3,4 juta pemilih mendatangi TPS untuk memilih anggota Presidensi tripartit (tiga etnis), anggota parlemen nasional, hingga pemimpin di dua entitas otonom: Federasi Bosnia dan Herzegovina (FBiH) serta Republika Srpska.
Pemilu ini bukan sekadar rutinitas demokrasi, melainkan penentu arah masa depan negara tersebut. Pasalnya, hasil pemilu ini akan sangat mempengaruhi kelanjutan ambisi Bosnia untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa (UE). Sistem pemerintahan Bosnia yang rumit merupakan warisan Perjanjian Damai Dayton 1995 yang disponsori Amerika Serikat, sebuah kompromi untuk mengakhiri perang etnis 1992-1995.
Namun, atmosfer pemilu kali ini diwarnai kejenuhan publik. Banyak warga, terutama kaum muda, merasa lelah dengan retorika perang dan politik identitas yang terus diusung partai-partai besar. "Saya rasa pemilu ini tidak akan mengubah apa pun. Pilihan kita terbatas pada partai yang sudah ada 30 tahun dan hanya mengumpulkan suara dengan membangkitkan isu perang dan perpecahan," ujar Adi Selman, seorang aktivis, dikutip dari AFP.
Di kubu Republika Srpska, mantan presiden Milorad Dodik kembali menebar sentimen pemisahan diri, menyebut Bosnia sebagai 'negara yang mustahil'. Sementara itu, blok Bosniak mendesak integrasi yang lebih kuat ke UE dan NATO, meski proses negosiasi aksesi yang dijadwalkan 2024 terpaksa tertunda karena Brussels menuntut reformasi hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih keras.
Untuk pertama kalinya, pemilu ini menggunakan teknologi pemindaian kertas suara elektronik dan verifikasi sidik jari biometrik guna menekan angka kecurangan. Hasil awal diperkirakan baru akan diketahui pada Minggu malam, namun tantangan terbesarnya tetap sama: akankah pemimpin baru mampu memecah kebuntuan politik yang telah membelenggu negara selama puluhan tahun?