Serangan kapal terbaru Amerika Serikat (AS) di perairan internasional kembali memakan korban jiwa. Insiden pada 23 Januari ini menewaskan dua orang di Samudera Pasifik Timur, menambah panjang daftar kematian menjadi 125 jiwa sejak September tahun lalu.
Total, sudah ada setidaknya 36 serangan yang dilancarkan AS sejak kampanye Presiden Donald Trump dimulai 2 September. Komando Selatan AS, unit militer yang mengawasi operasi di Amerika Tengah, Selatan, dan Laut Karibia, mengklaim targetnya adalah kapal-kapal yang dioperasikan organisasi teroris dan terlibat perdagangan narkoba, terutama yang melintas di rute-rute dikenal di Pasifik Timur dan Laut Karibia.
Namun, di balik klaim tersebut, gelombang kecaman internasional tak terbendung. Para pemimpin dunia dan pegiat hak asasi manusia (HAM) menyamakan serangan ini dengan pembunuhan di luar hukum. Perlakuan terhadap korban selamat pun menjadi sorotan tajam, memicu kekhawatiran serius tentang etika dan legalitas operasi militer tersebut.
Beberapa insiden tragis terungkap: satu korban hilang di laut setelah serangan 27 Oktober dan diduga tewas; delapan orang melompat dari kapal dan tak pernah ditemukan setelah serangan 30 Desember; hingga yang paling menggemparkan adalah kasus 'double-tap' pada 2 September. Kala itu, dua korban selamat yang berpegangan pada puing kapal justru tewas dalam serangan lanjutan yang diduga disengaja.
Skandal ini memicu desakan dari berbagai kalangan, termasuk anggota parlemen AS dari dua partai, agar administrasi Trump merilis rekaman video insiden tersebut sebagai bukti transparansi. Sejauh ini, hanya ada satu kasus langka pada 16 Oktober di mana korban selamat berhasil diselamatkan setelah serangan AS.
Aksi agresif AS di kawasan Amerika Latin ini dinilai semakin memanas, terutama setelah operasi militer penuh pada 3 Januari di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya atas tuduhan perdagangan narkoba. Situasi ini jelas meningkatkan ketegangan dan mengancam stabilitas regional, memunculkan pertanyaan besar tentang batas-batas operasi militer AS, dampaknya pada kedaulatan negara lain, serta nilai-nilai kemanusiaan universal.