Konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran tak hanya memicu ketegangan geopolitik, tapi juga mengguncang ekonomi global. Imbasnya paling parah dirasakan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang kini menghadapi lonjakan biaya energi yang mencekik. Pemicunya jelas: penutupan Selat Hormuz serta serangan terhadap fasilitas minyak dan gas di Teluk, yang membuat harga komoditas energi meroket tajam.
Negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, hingga Mesir kini terjebak dalam situasi sulit. Mereka sangat bergantung pada impor energi, bahkan ada yang sampai 95%, namun di sisi lain, kantong keuangan mereka sangat terbatas untuk meredam lonjakan harga. Dampaknya, stok bahan bakar di beberapa negara diproyeksikan habis dalam hitungan minggu, bahkan hari.
Pemerintah di negara-negara ini pun kalang kabut mencari cara untuk menghemat. Di Pakistan, misalnya, pemerintah sampai menutup sekolah, memberlakukan empat hari kerja untuk pegawai negeri, dan memangkas jatah BBM dinas demi menekan konsumsi. Perdana Menteri Shehbaz Sharif sempat menunda kenaikan harga BBM jelang Lebaran, meski sebelumnya harga sudah naik signifikan. Namun, ahli ekonomi khawatir, jika perang berlarut, harga BBM bisa melonjak tak terkendiri dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.
Senada, Bangladesh yang sangat bergantung pada impor minyak, stok BBM-nya diperkirakan kering dalam hitungan hari, bahkan beberapa pompa bensin sudah kehabisan meski sudah diberlakukan penjatahan. Sri Lanka, yang masih tertatih bangkit dari krisis ekonomi 2019, kini menjadikan setiap hari Rabu sebagai hari libur nasional dan memberlakukan kartu kendali BBM wajib bagi pemilik kendaraan untuk menghemat. Mesir juga ikut memberlakukan jam malam bagi pusat perbelanjaan dan kafe, serta memangkas penerangan jalan umum, mengingat beban subsidi BBM yang besar yang terus menekan keuangan negara.
Situasi ini menyoroti kerentanan ekonomi global terhadap konflik geopolitik. Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, menghadapi pilihan sulit antara menjaga daya beli masyarakat dengan subsidi besar yang menguras kas negara, atau membiarkan harga pasar yang bisa memicu krisis yang lebih parah. Tanpa resolusi konflik yang cepat, ancaman krisis energi dan ekonomi yang lebih dalam akan terus menghantui.