Pangkalan militer Inggris di Siprus mendadak jadi sasaran empuk serangan drone, membuka babak baru dilema London di tengah memanasnya konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran. Insiden ini, yang terjadi tak lama setelah Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan kesediaan Inggris mendukung AS, memunculkan pertanyaan krusial: Seberapa jauh Inggris akan terseret dalam konflik yang bukan pilihannya sendiri?
Awal pekan ini, sebuah drone yang diduga berasal dari Iran menabrak landasan pacu di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Akrotiri milik Inggris di Siprus selatan. Pejabat Inggris dan Siprus memastikan kerusakan yang terjadi terbatas dan tidak ada korban jiwa. Tak berhenti di situ, beberapa jam kemudian, dua drone lain yang mengarah ke pangkalan tersebut berhasil "diatasi dengan sigap", menurut pemerintah Siprus.
Peristiwa ini terjadi setelah PM Keir Starmer pada Minggu mengisyaratkan bahwa Inggris siap mendukung AS dalam konfrontasinya dengan Iran. Pernyataan ini sontak memunculkan kekhawatiran London bisa terseret lebih dalam ke dalam perang yang tidak ia pilih, hanya karena kedekatan dengan sekutu terdekatnya. Dalam pernyataan bersama dengan pemimpin Prancis dan Jerman, Starmer menyebut kelompok Eropa siap mengambil "tindakan defensif proporsional" untuk menghancurkan ancaman "dari sumbernya." Kemudian, dalam pidato di televisi, ia memastikan bahwa parlemen Westminster menyetujui permintaan AS untuk menggunakan pangkalan Inggris demi "tujuan defensif" menghancurkan rudal Iran "di gudang penyimpanan atau peluncur yang digunakan untuk menembakkan rudal."
Namun, persetujuan Starmer rupanya tak sepenuhnya membuat Presiden AS Donald Trump puas, yang menganggap keputusan itu "terlambat".
Analis militer Sean Bell mengingatkan agar tidak terlalu membesar-besarkan insiden di Akrotiri. "Saya memahami proyektil yang menghantam Siprus itu tidak bersenjata, menabrak hanggar tanpa korban, dan tampaknya ditembakkan dari Lebanon," ujarnya, mengutip sumber. Namun, Bell menekankan konteks yang lebih luas jauh lebih penting. "AS sudah mengambil tindakan, dan semua pihak lain harus menghadapi dampaknya," katanya.
Bell menjelaskan, kekuatan militer Iran terletak pada program rudal balistiknya yang ekstensif. Ia menambahkan, meskipun beberapa rudal memiliki jangkauan untuk mengancam Inggris, jangkauannya tidak cukup jauh untuk menyerang AS. "Saya tidak berpikir Presiden Trump telah membuat argumen hukum untuk menyerang Iran, dan hukum internasional tidak membedakan antara negara yang melakukan tindakan perang dan negara yang mendukung tindakan perang itu, jadi keduanya sama-sama terlibat," tegas Bell.
Bell menduga Washington kemungkinan mengubah cara pandang isu ini, mengkomunikasikan kepada London bahwa, apa pun yang memicu eskalasi, pasukan AS kini secara efektif "membela personel Inggris di kawasan tersebut." Pergeseran ini, menurutnya, memberikan dasar hukum untuk "tidak menyerang Iran, tetapi melindungi rakyat kami," memungkinkan Inggris menyetujui operasi AS dari pangkalan-pangkalan mereka di bawah "serangkaian instruksi yang sangat jelas" yang terikat ketat pada kepentingan dan pertahanan nasional.
Meski begitu, kekhawatiran akan keterlibatan ini sebelumnya juga membentuk keputusan-keputusan awal. Tim Ripley, editor Defence Eye, melaporkan bahwa pemerintah Inggris awalnya menyimpulkan serangan AS dan Israel terhadap Iran tidak memenuhi definisi hukum "bela diri". Ini menunjukkan betapa hati-hatinya London dalam menavigasi labirin hukum dan militer ini, agar tidak terperangkap dalam konflik yang berpotensi memicu eskalasi lebih luas di Timur Tengah, sekaligus menyeimbangkan loyalitas pada sekutu terdekatnya.