Jakarta - Pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik domestik, tetapi juga menjadi momen krusial bagi hubungan negara itu dengan negara-negara Afrika. Sejak meletusnya perang di Gaza pada Oktober 2023, dinamika diplomasi antara Israel dan benua Afrika menjadi sorotan, dengan munculnya perbedaan sikap yang tajam di antara negara-negara di kawasan tersebut.
Beberapa negara Afrika menunjukkan sikap oposisi yang kuat terhadap agresi Israel. Afrika Selatan, misalnya, telah menjadi kritikus paling vokal. Pemerintah Pretoria bahkan membawa kasus dugaan pelanggaran Konvensi Genosida ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan mendesak penutupan kedutaan Israel di negaranya. Sikap keras ini mencerminkan tekanan publik yang besar terhadap isu kemanusiaan di Gaza.
Namun, tidak semua negara mengambil sikap yang sama. Maroko, misalnya, memilih untuk tetap memperkuat hubungan diplomatiknya dengan Israel. Hubungan yang dipulihkan pada tahun 2020 melalui mediasi Amerika Serikat ini terus berlanjut, bahkan baru-baru ini kedua negara sepakat untuk meningkatkan status misi diplomatik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan seringkali menjadi pertimbangan utama dibandingkan solidaritas kawasan.
Analisis Dampak: Hasil pemilu Israel akan sangat menentukan arah kebijakan luar negeri mereka di Afrika. Jika pemerintahan baru nanti mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Palestina, risiko isolasi diplomatik di kawasan Afrika akan semakin besar. Sebaliknya, jika ada upaya deeskalasi, hubungan dagang dan keamanan dengan negara-negara Afrika yang masih bertahan mungkin bisa diselamatkan. Bagi masyarakat global, pemilu ini menjadi indikator apakah norma internasional atau kepentingan pragmatis yang akan menang dalam politik luar negeri saat ini.