King Charles III memulai kunjungan sembilan hari ke Karibia, Selasa (kemarin), dengan agenda utama menghadiri pertemuan Kepala Pemerintahan Negara Persemakmuran (CHOGM) di Antigua dan Barbuda pada 1-4 November. Tur ini mencakup Bahamas, Guyana, dan Antigua dan Barbudaātiga negara yang secara historis terlibat dalam perdagangan budak era Kerajaan Inggris.
Kunjungan ini berlangsung di tengah gelombang desakan reparasi perbudakan yang semakin keras. Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. "Anda mengeksploitasi kawasan ini. Anda menghancurkan kehidupan. Anda menciptakan keterbelakangan," ujarnya kepada ITV News, merujuk pada warisan kolonialisme yang masih terasa hingga kini.
Isu perubahan status kenegaraan juga mencuat. Bahamas dan Antigua dan Barbudaādua negara yang masih mengakui Raja Charles sebagai kepala negaraāsama-sama memberi sinyal ingin menjadi republik. Survei Lord Ashcroft 2023 menunjukkan 51 persen responden di Bahamas mendukung perubahan menjadi republik, sementara 27 persen ingin mempertahankan monarki.
Yang tak kalah penting, Jamaikaāyang tidak masuk itinerary kunjunganātelah mengajukan petisi reparasi perbudakan senilai 10 miliar dolar AS ke London pada September lalu, ditujukan langsung kepada Raja Charles. Ini menjadi langkah hukum pertama yang diambil negara Persemakmuran dalam menuntut keadilan reparatif.
Analisis dampak: Tur ini menjadi ujian diplomasi sensitif bagi monarki Inggris. Di satu sisi, Charles berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Persemakmuran; di sisi lain, tuntutan reparasi dan gelombang republikanisme mengancam posisi monarki sebagai simbol persatuan. Bagi masyarakat Karibia, kunjungan ini menjadi momen krusial untuk menekan Inggris agar mengakui dan membayar kompensasi atas penderitaan leluhur mereka. Sementara bagi warga Inggris, isu ini memicu perdebatan tentang seberapa jauh negara harus bertanggung jawab atas sejarah kelam perbudakan yang kekayaannya turut membangun imperium.