Ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, kembali memanas. Otoritas Israel secara resmi memperpanjang larangan bagi Sheikh Ekrima Sabri, imam senior dan kepala Dewan Tinggi Islam Yerusalem, untuk menginjakkan kaki di situs suci tersebut. Larangan ini berlaku hingga April 2027, memicu kekhawatiran serius dari para pejabat Waqf Islam tentang menyusutnya otoritas mereka di lokasi ibadah terpenting ketiga bagi umat Muslim itu.
Bagi warga Palestina, Sabri bukan sekadar tokoh agama, melainkan simbol perlawanan nasional. Sejak Agustus 2024, ia telah menerima lima surat larangan masuk. Penahanan awalnya dipicu oleh khotbahnya yang mengenang Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas yang tewas dibunuh. Otoritas Israel menuduh khotbah tersebut sebagai provokasi, sementara Sabri menilai tindakan ini sebagai upaya sistematis untuk membungkam suara-suara yang membela Al-Aqsa.
Yang lebih mengkhawatirkan, data dari Wadi Hilweh Information Center mencatat lonjakan drastis penerbitan surat larangan bagi warga Palestina. Sepanjang awal 2026 saja, lebih dari 1.000 larangan telah dikeluarkan, termasuk bagi pegawai Waqf dan tokoh agama. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya akses bagi aktivis sayap kanan Yahudi untuk beribadah di area tersebut di bawah pengawasan ketat polisi Israel, sebuah pelanggaran terhadap status quo yang telah lama berlaku.
Dampak bagi masyarakat sipil sangat nyata. Ibrahim al-Natsheh, salah satu warga, ditahan selama sepekan hanya karena menghadiri doa pemakaman sepupunya di Al-Aqsa. Ia kemudian dibebaskan dengan surat larangan enam bulan tanpa tuduhan spesifik. Praktik ini menciptakan rasa takut dan membatasi kebebasan beribadah, memicu kekhawatiran akan perubahan demografi dan status hukum situs suci tersebut secara permanen.