Bulgaria kembali di ambang pemilu dini. Presiden Rumen Radev akan segera menunjuk kabinet transisi dan menetapkan tanggal pemilihan, menyusul kegagalan partai-partai besar membentuk pemerintahan baru setelah kabinet sebelumnya mengundurkan diri. Situasi ini menambah panjang daftar krisis politik yang melanda negara anggota Uni Eropa tersebut.
Pengumuman ini muncul setelah Aliansi untuk Hak dan Kebebasan menjadi partai ketiga yang menolak tawaran Presiden Radev untuk membentuk pemerintahan. Kegagalan ini menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov dan kabinetnya pada 11 Desember lalu. Zhelyazkov mundur di tengah gelombang protes jalanan selama berminggu-minggu, yang dipicu oleh dugaan korupsi negara dan rencana anggaran 2026 yang akan menaikkan iuran jaminan sosial serta beberapa pajak.
Berdasarkan konstitusi Bulgaria, tiga upaya pembentukan pemerintahan diperlukan sebelum pemilu dini bisa digelar. Setelah dua kelompok parlemen terbesar, GERB-SDS dan PP-DB, juga menolak, proses ini kini berpindah ke tangan Presiden Radev. Ia diharapkan segera menunjuk kabinet sementara untuk menjalankan pemerintahan hingga pemilihan umum berikutnya.
Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, dengan yang terbaru pada Oktober 2024. Perpecahan politik dan sosial yang mendalam terus menjadi masalah. Sebagai negara termiskin di Uni Eropa, Bulgaria sangat membutuhkan stabilitas politik untuk mempercepat penyerapan dana Uni Eropa, menarik investasi asing, dan memberantas korupsi sistemik. Meskipun baru saja resmi mengadopsi Euro pada 1 Januariāmenjadi negara ke-21 yang bergabung dengan mata uang tunggal iniāketidakstabilan politik terus menghantui.
Gelombang demonstrasi yang tak kunjung padam menunjukkan frustrasi publik terhadap korupsi dan kegagalan pemerintah-pemerintah sebelumnya untuk menuntaskannya. Pemilu dini kali ini menjadi babak baru dalam pencarian stabilitas yang tak berujung di Bulgaria.