Kemenangan telak Partai Demokrat Liberal (LDP) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam Pemilu Parlemen Jepang hari Minggu lalu bukan sekadar hasil suara, melainkan sejarah baru. LDP mencatat rekor terbaiknya sejak didirikan pada tahun 1955, mengamankan mayoritas dua pertiga di majelis rendah, sebuah pencapaian yang "historis".
Proyeksi dari NHK menunjukkan LDP berhasil meraih 316 dari total 500 kursi di Majelis Nasional. Angka ini jauh melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 1986 dengan 300 kursi. Sementara itu, mitra koalisi LDP, Japan Innovation Party, mengamankan 36 kursi, sedangkan oposisi utama Centrist Reform Alliance hanya mampu mempertahankan 49 dari 172 kursi yang mereka miliki sebelumnya.
Pada Senin lalu, PM Takaichi menegaskan komitmennya untuk memotong pajak dan mempertahankan formasi kabinetnya yang ia sebut sebagai "tim yang baik". Salah satu janji kunci LDP selama kampanye adalah meringankan beban biaya hidup masyarakat dengan menangguhkan pajak penjualan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun. Takaichi berharap ada forum lintas partai untuk mempercepat diskusi tentang isu penting ini.
Para analis menilai kemenangan LDP ini tidak lepas dari popularitas luar biasa Takaichi, yang merupakan pemimpin wanita pertama Jepang. Dengan mandat kuat ini, Takaichi diperkirakan akan memiliki keleluasaan penuh untuk mendorong perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan, imigrasi, dan ekonomi Jepang, dengan fokus utama menjadikan Jepang negara yang kuat dan makmur. Lingkungan bisnis, yang diwakili oleh Keidanren, menyambut baik hasil pemilu ini, berharap terciptanya stabilitas politik yang lebih kokoh.
Namun, di tengah gelombang ucapan selamat dari pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, serta India, Italia, dan Taiwan, ada potensi tantangan geopolitik yang membayangi. Terutama, dukungan dari Taiwan bisa memicu reaksi keras dari Tiongkok. Patrick Fok dari Al Jazeera mengingatkan bahwa Takaichi pernah membuat Tiongkok marah setelah mengindikasikan kemungkinan Jepang akan campur tangan jika Tiongkok menyerang Taiwan. Bagaimana PM Takaichi akan menavigasi hubungan sensitif antara Tokyo dan Beijing di masa depan akan menjadi salah satu ujian terberat kepemimpinannya.