Pemerintah Inggris kini menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, di balik kritik publiknya yang keras terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, terungkap bahwa London justru diam-diam berinvestasi besar pada teknologi pengawasan atau spyware dari perusahaan-perusahaan Israel.
Fakta mengejutkan ini menunjukkan Inggris membeli spyware yang dikembangkan dan bahkan diuji coba langsung pada warga Palestina. Salah satu yang paling disoroti adalah teknologi pengenal wajah Corsight, yang kerap digunakan untuk melacak, menelusuri, dan menahan ribuan warga sipil Palestina di pos-pos pemeriksaan di Gaza dan Tepi Barat. Selain itu, pemerintah Inggris juga mengakuisisi perangkat mata-mata dari dua produsen lain yang terhubung dengan Israel, yakni Cellebrite dan BriefCam.
Cellebrite, perusahaan asal Israel yang punya hubungan erat dengan militer negara itu, mengembangkan perangkat lunak canggih. Fungsinya? Mampu membobol kata sandi dan protokol keamanan smartphone serta komputer, lalu mengakses dan mengambil semua data di dalamnya. Menurut laporan American Friends Service Committee, perangkat lunak ini sudah dipakai secara ekstensif oleh militer Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ribuan ponsel tahanan Palestina dijarah datanya, dan banyak dari mereka dilaporkan menjadi korban penyiksaan sistematis. Cellebrite bahkan disebut-sebut menerima dukungan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi pemetaan terowongan di Jalur Gaza.
Ironisnya, di tengah kekhawatiran publik Inggris atas perang Israel di Gaza dan aneksasi de facto Tepi Barat, catatan publik justru menunjukkan Inggris telah membuat beberapa kesepakatan untuk memanfaatkan teknologi yang dipakai Israel di wilayah Palestina. Sejumlah kepolisian di Inggris, seperti Kepolisian Kota London, Kepolisian Leicestershire, Kepolisian Transportasi Inggris, Kantor Penipuan Berat (SFO) Inggris, serta Kepolisian Kent, Essex, dan Northumbria, dilaporkan telah membeli dan memperbarui kontrak akses ke perangkat lunak Cellebrite. Contohnya, Kepolisian Kota London memperbarui kontrak setahunnya senilai lebih dari 95.000 poundsterling (sekitar Rp1,9 miliar) pada Juni, sementara Kepolisian Leicestershire menganggarkan 328.688 poundsterling (sekitar Rp6,7 miliar) pada Maret.
Ketika dikonfirmasi, Victor Cooper, Direktur Senior Komunikasi Korporat Cellebrite, menolak keras tudingan bahwa aktivitas perusahaan mereka adalah 'hacking'. Ia menegaskan, “Solusi Cellebrite adalah alat forensik yang digunakan dalam investigasi yang sah secara hukum dan memerlukan kepemilikan fisik perangkat. Mereka tidak memungkinkan akses jarak jauh.” Namun, sejumlah kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran serius. Mereka menyoroti ekspor teknologi Cellebrite ke negara-negara yang punya catatan buruk soal HAM, seperti Myanmar, Serbia, dan Belarusia. Di negara-negara tersebut, teknologi ini diduga dipakai untuk mengekstrak informasi dari ponsel para tokoh oposisi, jurnalis, dan aktivis.
Kasus ini secara terang-terangan menunjukkan standar ganda dalam kebijakan luar negeri Inggris. Di satu sisi, mereka lantang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kontroversial Israel. Namun di sisi lain, mereka justru mendukung, bahkan mengadopsi, teknologi yang dikembangkan di tengah kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM berat. Ini menimbulkan dilema etika yang kompleks antara kebutuhan keamanan nasional, praktik pengawasan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia di era digital. Penggunaan teknologi yang diuji coba dalam konteks konflik bersenjata dan laporan penyiksaan membawa implikasi serius terhadap legitimasi dan etika pemakaiannya di dalam negeri, apalagi jika berpotensi mengancam privasi dan kebebasan individu.