Panama kini berada di tengah pusaran ketegangan geopolitik yang memanas. Mahkamah Agung negara tersebut baru-baru ini memutuskan membatalkan kontrak perusahaan Hong Kong, CK Hutchison, yang selama ini mengelola dua pelabuhan vital di Kanal Panama. Keputusan ini langsung disambut pengumuman CK Hutchison untuk menempuh jalur arbitrase internasional, menandakan sengketa ini akan berlanjut ke ranah hukum global.
Pemerintah China, melalui Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO), tak tinggal diam. Mereka mengecam keras pembatalan kontrak itu, menyebutnya “absurd, memalukan, dan menyedihkan.” HKMAO juga menuding Panama telah mengabaikan fakta dan merusak hak-hak sah perusahaan, serta memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar mahal secara politik dan ekonomi” jika tetap bersikukuh dengan putusannya. China menegaskan punya “sarana dan kekuatan cukup” untuk membela tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang adil.
Di balik gejolak ini, campur tangan Amerika Serikat (AS) tercium sangat kuat. Pembatalan kontrak ini terjadi setelah Presiden AS kala itu, Donald Trump, mengancam akan menyita kontrol Kanal Panama. Trump beralasan bahwa jalur air strategis tersebut secara efektif berada di bawah kendali China melalui perusahaan Hong Kong itu, yang dianggapnya sebagai ancaman keamanan bagi Washington. Bahkan, John Moolenaar, Ketua Komite Pilihan DPR AS untuk China, menyebut putusan pengadilan Panama ini sebagai “kemenangan bagi Amerika.” Tanpa menyebut nama, pernyataan China jelas menyinggung AS, menuduh “suatu negara” menggunakan taktik intimidasi dan membuat Panama “dengan sukarela menyerah” pada kekuatan hegemonik. Sebagai tindak lanjut, Otoritas Maritim Panama (AMP) telah menunjuk perusahaan Denmark, Maersk, untuk mengambil alih operasional kedua pelabuhan tersebut sementara waktu.
Mengapa ini sangat penting?
Kanal Panama bukan sekadar jalur air biasa, melainkan urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Jalur ini menangani sekitar 40 persen lalu lintas kontainer AS dan 5 persen perdagangan dunia. AS sendiri yang membangun dan mengoperasikannya selama satu abad penuh sebelum menyerahkannya kepada Panama pada tahun 1999. Konflik ini menyoroti bagaimana infrastruktur strategis bisa menjadi medan pertempuran dalam persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia. Keputusan Panama, meski mungkin meredakan ketegangan dengan AS, berpotensi memicu balasan keras dari China, yang dikenal tidak segan menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya. Situasi ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan global yang berinvestasi di proyek-proyek vital, bahwa risiko geopolitik kini menjadi faktor yang tak bisa diabaikan dalam setiap kesepakatan bisnis.