Perdana Menteri wanita pertama Jepang, Sanae Takaichi, mengambil langkah politik berani dengan membubarkan parlemen pada Jumat kemarin. Keputusan ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu sela mendadak yang dijadwalkan pada 8 Februari mendatang.
Tindakan tersebut, yang diumumkan setelah Takaichi baru menjabat tiga bulan, bertujuan untuk memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang mencapai sekitar 70 persen. Ia berharap dapat mengembalikan dukungan publik bagi koalisi partainya, Liberal Democratic Party (LDP) dan Japan Innovation Party (JIP), yang sebelumnya sempat menurun dan kini memiliki mayoritas tipis di majelis rendah parlemen.
Pembubaran parlemen ini secara resmi membuka periode kampanye singkat selama 12 hari yang akan dimulai pada Selasa. Para anggota parlemen menyambut pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 orang itu dengan seruan tradisional 'banzai', menandai dimulainya proses demokrasi yang penting.
Langkah Takaichi ini dianggap sebagai manuver politik cerdas untuk mengukuhkan kekuasaan dan memperkuat mandat pemerintahannya. Dengan rating persetujuan yang tinggi, ia berharap bisa memperlebar jurang kemenangan partainya, meski ada risiko jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Pemilu dini semacam ini seringkali menjadi strategi bagi pemimpin untuk mengukuhkan kekuatan politik di saat mereka merasa punya momentum yang kuat, dan hal ini akan menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Takaichi di mata rakyat Jepang, sekaligus potensi perubahan peta politik negeri Sakura.